Guru Dan Gaji Guru Honor Masih Minim, YB. Dt. Parmato Alam Minta Pemko Buka Formasi Guru PPPK

- Jurnalis

Rabu, 10 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh, tipikal.com — Ketua Fraksi Golkar sekaligus Anggota Komisi C DPRD Kota Payakumbuh YB Dt. Parmato Alam berharap Pemerintah Kota Payakumbuh membuka perekrutan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi saat ini Payakumbuh kekurangan 300 lebih guru SD dan SMP.

“Guru kita banyak yang honorer, gaji mereka minim, bahkan ada yang dibawah 1 juta. Seharusnya minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP). Guru ini penting, kalau ini tidak diperhatikan, maka kedepan konsekuensinya menurunnya kualitas pendidikan kita, dan juga seharusnya kita sudah membuka rekrutmen PPPK guru. Persoalannya mau atau tidak? Kami di DPRD mendorong karena ini persoalan daerah,” kata Dt. Parmato Alam kepada kepada media saat turun lapangan komisi C ke SMPN 5 Payakumbuh, Rabu (10/03).

YB. Dt. Parmato Alam yang merupakan Ketua DPRD periode 2014-2019 itu mengatakan dewan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, dari sarana dan prasarana saja 70 persen sekolah di Payakumbuh sudah baik, tapi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan non PNS masih seakan terbaikan.

“Selalu aspirasi dari para guru honorer yang disampaikan kepada kami di DPRD adalah minimnya gaji atau insentif yang mereka terima, padahal tugas mereka tidak ada bedanya dengan guru yang PNS,” ujar Parmato Alam.

Anak nagari Aua Kuniang itu juga menegaskan kalau peningkatan mutu pendidikan salahsatu instrumennya adalah pendidik, tak hanya sarana prasarana sekolah saja. Kesejahteraan pendidik menjadi bukti perhatian pemerintah daerah terhadap sumber daya manusianya.

“Dewan akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, kami melihat tidak seimbang pengabdiannya dengan apa yang mereka terima. Ukurannya guru ini tak bisa dinilai dengan materi, namun minimal untuk memenuhi kehidupan mereka tentu ada standarnya,” kata politikus Golkar itu. (tpk)

Berita Terkait

Pemko Payakumbuh: Pasar Blok Barat Aset Daerah, Bukan Milik Pedagang
Proyek Shelter Rp.4.4 M Jadi Sorotan, Harga Turun Mutu Dipertanyakan, K3 Diabaikan, Rumah Ibadah Jadi Hunian
Dandim 0306/50 Kota Ajak SMSI Luak 50 Perkuat Sinergi
IHR Merdeka Cup 2026 Kembali Digelar di Payakumbuh, Padukan Tradisi Minangkabau dan Pacuan Kuda Modern
Langgar Kode Etik, 2 Personil Polres Payakumbuh di PTDH
42 Motor Knalpot Brong Digulung Polres Payakumbuh, Mayoritas dari Luar Daerah
Kapolres Payakumbuh Berganti, Wali Kota Zulmaeta Pastikan Sinergi Keamanan Tetap Terjaga
Labuah Gunuang Wakili Lima Puluh Kota dalam Penilaian Gerakan PKK Sumbar 2026

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 09:45 WIB

Pemko Payakumbuh: Pasar Blok Barat Aset Daerah, Bukan Milik Pedagang

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:13 WIB

Proyek Shelter Rp.4.4 M Jadi Sorotan, Harga Turun Mutu Dipertanyakan, K3 Diabaikan, Rumah Ibadah Jadi Hunian

Kamis, 27 Agustus 2026 - 07:19 WIB

Dandim 0306/50 Kota Ajak SMSI Luak 50 Perkuat Sinergi

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:12 WIB

IHR Merdeka Cup 2026 Kembali Digelar di Payakumbuh, Padukan Tradisi Minangkabau dan Pacuan Kuda Modern

Rabu, 12 Agustus 2026 - 11:26 WIB

Langgar Kode Etik, 2 Personil Polres Payakumbuh di PTDH

Berita Terbaru

Wakil Wali Kota Payakumbuh

BPK Bongkar Masalah Sampah Payakumbuh: TPA Masih Open Dumping, Risiko Metana Mengintai

Rabu, 16 Sep 2026 - 07:25 WIB

Opini

Pupuk Bersubsidi: Antara Swasembada dan Senyum Petani

Rabu, 16 Sep 2026 - 01:01 WIB