Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh terus mempertegas komitmen dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah tersebut merupakan pengejawantahan arah kebijakan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman untuk mewujudkan birokrasi daerah, khususnya di sektor pendidikan, yang berintegritas dan bebas dari korupsi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 yang dibuka Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu, (16/9/2026).
Kegiatan pembinaan terpadu tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikdasmen RI Dr. Yunita Arif, Koordinator Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat Nursurya, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Payakumbuh Ulil Azmi.
Sebanyak 250 pengelola anggaran pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, bendahara, ketua pelaksana, konsultan perencana hingga konsultan pengawas se-Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota turut hadir sebagai peserta.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyampaikan apresiasi kepada jajaran Itjen Kemendikdasmen dan Kejaksaan yang bersinergi memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dan para pengelola anggaran pendidikan.
Menyuarakan pesan Wali Kota Zulmaeta, ia menegaskan bahwa para pengelola anggaran saat ini memegang amanah besar yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan.
“Dunia kini berubah sangat cepat dan tanpa batas berkat digitalisasi. Pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Betapapun hebatnya rancangan program kita, jika tidak dibarengi niat lurus untuk kepentingan rakyat dan keterbukaan, kita akan berbenturan dengan hukum. Aturan adalah tolok ukur mutlak kepatuhan,” tegas sosok yang akrab disapa Om Zet tersebut.
Wawako juga mengingatkan seluruh peserta agar mengedepankan efisiensi pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta disiplin dalam pelaporan keuangan berbasis kinerja.
Semangat transparansi tersebut, menurutnya, sejalan dengan posisi Kota Payakumbuh yang terpilih sebagai salah satu dari tiga kota percontohan daerah bebas korupsi di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Nalfira mengatakan, FGD dan sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh tahapan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi satuan pendidikan.
“Kami ingin seluruh pengelola kegiatan memahami aturan sejak awal, sehingga tidak hanya mampu melaksanakan program dengan baik, tetapi juga tertib dalam administrasi dan pertanggungjawaban. Pendampingan seperti ini penting agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan,” ujar Nalfira.
Menurutnya, keterlibatan aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum dalam kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bagian dari upaya pencegahan serta penguatan pemahaman para pengelola anggaran.
“Kami berharap setelah kegiatan ini seluruh peserta semakin memahami batasan-batasan dalam pengelolaan anggaran, mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, dan berani berkonsultasi apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program,” katanya.
Melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, Pemko Payakumbuh berharap tata kelola pemerintahan dapat berjalan on the track.
“Istilahnya cangkuak putih kawan pado-pado (terbuka dan sejalan). Jika tata kelola anggaran dilakukan dengan baik dan lurus, pembangunan akan berjalan lancar dan mutunya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Elzadaswarman.
Kegiatan FGD yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan dimoderatori langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Nalfira tersebut dilanjutkan dengan pemaparan teknis, studi kasus intelijen, serta diskusi interaktif. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pengelola anggaran sekaligus memastikan pelaksanaan Dana Revitalisasi Tahun 2026 berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (tpk)
