Payakumbuh | Tipikal.com — DPRD Kota Payakumbuh memberi sinyal kuat bakal mengawal ketat pembahasan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 akan dibedah secara mendalam agar setiap program yang dibiayai uang rakyat benar-benar punya dampak nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Erlindawati menegaskan, DPRD tidak ingin APBD hanya terlihat besar dari sisi angka, tetapi minim manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap program, target pembangunan, dan alokasi anggaran akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Erlindawati usai rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Senin, (27/7/2026).
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengkaji setiap kebijakan yang tertuang dalam KUA dan PPAS agar anggaran yang disusun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” kata Erlindawati.
Menurutnya, KUA-PPAS merupakan tahapan penting sebelum APBD 2027 ditetapkan. Dokumen tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah belanja pemerintah daerah selama satu tahun ke depan.
Karena itu, DPRD akan mencermati kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan. Jangan sampai program yang disusun tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah atau justru mengabaikan persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami bukan hanya besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Erlindawati menyebut sejumlah sektor akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Mulai dari pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi dan UMKM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tak hanya itu, DPRD juga akan menguliti target indikator makro pembangunan yang diajukan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini akan menjadi bagian yang dicermati.
Menurutnya, target pembangunan tidak boleh sekadar menjadi angka di atas kertas. Setiap target harus realistis, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi riil serta kemampuan fiskal Kota Payakumbuh.
“Setiap target pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi riil daerah dan kemampuan fiskal yang dimiliki, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal,” katanya.
Ia menegaskan DPRD dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama dalam menyusun APBD 2027. Sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran tidak hanya tepat secara administrasi, tetapi juga tepat sasaran.
“Kami berharap proses pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang efektif, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (tpk)
