Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh mengusulkan anggaran belanja daerah mencapai Rp834,05 miliar pada 2027. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta memasang satu pesan tegas: uang daerah tak boleh sekadar habis terserap, tetapi harus benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Proyeksi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin, (14/9/2026).
Dalam RAPBD 2027, Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp789,21 miliar. Sementara itu, total Belanja Daerah dirancang mencapai Rp834,05 miliar.
Artinya, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang menghasilkan defisit sebesar Rp44,83 miliar.
Defisit tersebut bukan dibiarkan tanpa skema pembiayaan. Pemko Payakumbuh merencanakan menutup seluruh defisit melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp44,83 miliar.
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto diproyeksikan berimbang dan tidak menyisakan SiLPA pada akhir tahun anggaran 2027.
Di sisi pendapatan, dari total Rp789,21 miliar, sebagian besar masih ditopang dana transfer. Pendapatan Transfer diproyeksikan mencapai Rp619,16 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp170,04 miliar.
Komposisi tersebut sekaligus menunjukkan tantangan besar Payakumbuh untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Target PAD itu berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp49,02 miliar, Retribusi Daerah Rp97,52 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp13,77 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9,72 miliar.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengatakan RAPBD 2027 tidak boleh dipandang hanya sebagai kumpulan angka dalam dokumen keuangan pemerintah.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan prioritas pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Elzadaswarman yang akrab disapa Om Zet tersebut.
Secara terpisah, Wali Kota Zulmaeta menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Seluruh jajaran Pemko Payakumbuh diminta memegang teguh prinsip money follows program dan value for money.
Dengan prinsip tersebut, pengalokasian anggaran harus mengikuti program prioritas yang jelas dan setiap belanja harus memiliki nilai manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fokus pembangunan 2027 diarahkan pada transformasi sosial ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD.
Elzadaswarman menegaskan peningkatan PAD tidak boleh diterjemahkan sekadar sebagai upaya mengejar setoran penerimaan daerah.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” tegasnya.
Pemko Payakumbuh selanjutnya akan mendorong sektor-sektor ekonomi potensial agar memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah.
Sektor UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata hingga BUMD menjadi bagian yang akan diperkuat. Digitalisasi pembayaran dan pemutakhiran basis data wajib pajak juga diproyeksikan menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Sementara dari sisi belanja, Rp719,46 miliar dialokasikan untuk Belanja Operasi, Rp112,58 miliar untuk Belanja Modal, dan Rp2 miliar untuk Belanja Tidak Terduga.
Besarnya belanja tersebut membuat disiplin penganggaran menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah dituntut memastikan program yang dibiayai APBD benar-benar memiliki dampak terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara pemerintah daerah dan DPRD dapat berlangsung konstruktif, terbuka, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (tpk)
