Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh tak ingin pengendalian inflasi hanya berhenti pada rapat, pemantauan harga, dan operasi pasar. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta justru mendorong aparatur sipil negara (ASN) turun langsung menjadi bagian dari rantai produksi pangan.
Sebanyak 2.300 ASN Pemko Payakumbuh kini diarahkan menjadi produsen pangan melalui program PETANI BERDASI (Petani Bersama Pemerintah Daerah Mengendalikan Inflasi). Gerakan urban farming itu ditandai dengan penanaman bawang merah di halaman Kantor Wali Kota Payakumbuh, Jumat, (11/9/2026) pagi.
Zulmaeta mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah daerah menghadapi gejolak harga pangan dari sisi produksi. Bawang merah dipilih karena komoditas tersebut kerap menjadi salah satu penyumbang inflasi dan pasokannya masih bergantung dari luar daerah.
“Melalui inovasi ini, sebanyak 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Payakumbuh ditransformasikan dari sekadar konsumen menjadi produsen mandiri (prosumer),” kata Zulmaeta.
Menurutnya, PETANI BERDASI bukan sekadar gerakan menanam bawang di lingkungan perkantoran. Program itu ingin mengubah cara pandang ASN sekaligus membangun kesadaran bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama.
Setiap ASN diberikan satu polybag media tanam dan dua Benih Siap Tanam (BST) bawang merah varietas unggul untuk dirawat di pekarangan kantor masing-masing.
“ASN belajar secara langsung bahwa pangan yang dikonsumsi membutuhkan proses, perawatan, dan kerja keras. Ketika masyarakat datang mengurus administrasi ke kantor pemerintah, mereka dapat melihat contoh nyata bahwa ASN ikut menanam bawang merah,” ujarnya.
Zulmaeta berharap gerakan tersebut tidak berhenti di halaman kantor pemerintahan. Ia menargetkan muncul efek domino hingga ke rumah ASN, lingkungan tetangga, dan masyarakat sehingga urban farming berkembang menjadi budaya ketahanan pangan di tengah masyarakat.
Untuk memastikan program tidak sekadar menjadi seremoni, para kepala perangkat daerah diminta mengawal keberlanjutan PETANI BERDASI. Agenda perawatan tanaman diminta disisipkan dalam apel pagi rutin, sementara perkembangan tanaman didokumentasikan sebagai bagian dari pemantauan program.
Peluncuran PETANI BERDASI sekaligus dirangkaikan dengan penguatan program GraNILA JARWO (Gratis Benih Berlabel dengan Sistem Penanaman Jajar Legowo). Program ini menyasar peningkatan produksi dan produktivitas padi melalui pertanian hamparan.
Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Nila Misna mengatakan GraNILA JARWO menyasar lahan Kerangka Sampel Area (KSA) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan target luas mencapai 250 hektare pada Tahun Anggaran 2026.
“Program ini mengintegrasikan tiga bantuan utama secara terpadu, yaitu penyediaan benih unggul bersertifikat sebanyak 25 kg per hektar seperti varietas Junjuang, Cilalek, dan Batang Piaman, bantuan pupuk kompos (DKOMPOS) sebagai pembenah kualitas tanah, serta bantuan upah tanam untuk meringankan beban biaya tenaga kerja petani,” terang Nila.
Namun, bantuan tersebut harus dibarengi penerapan teknik budidaya yang tepat. Petani diminta mengoptimalkan pengolahan lahan dan persemaian, kemudian menanam bibit muda berumur 15 hingga 21 Hari Setelah Semai (HSS) dengan kepadatan satu hingga dua batang per lubang tanam.
Pola tanam Jajar Legowo 2-1 atau 4-1 juga diterapkan untuk memperbaiki sirkulasi udara, pencahayaan, serta memudahkan pemeliharaan tanaman. Pelaksanaan program dikawal Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) bersama Tim Monitoring dan Evaluasi.
Dengan PETANI BERDASI di lingkungan ASN dan GraNILA JARWO di lahan pertanian, Pemko Payakumbuh mencoba menyerang persoalan inflasi dari hulunya: produksi pangan.
Bukan hanya menjaga distribusi dan harga, pemerintah daerah ingin memperbanyak produksi pangan dari dalam daerah. Ketergantungan terhadap pasokan luar diharapkan berkurang, sementara ketahanan pangan dan stabilitas harga semakin kuat.
Bagi Pemko Payakumbuh, halaman kantor pemerintah kini bukan sekadar ruang administratif. Dari sana, gerakan produksi pangan diharapkan tumbuh dan menjalar ke rumah-rumah ASN hingga lingkungan masyarakat. (tpk)
