Jakarta | tipikal.com – Harapan korban bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, untuk segera memiliki hunian layak kembali menemukan titik terang. Sebanyak 204 unit hunian tetap (huntap) yang dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026.
Kepastian pembangunan tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait melalui Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Syamsiar, kepada Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang dalam audiensi di Kementerian PKP, Jakarta, Rabu, (22/7/2026).
Bupati Safni mengatakan, proses tender pembangunan 204 unit huntap tersebut saat ini telah berjalan. Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat berlangsung sesuai jadwal sehingga pembangunan fisik bisa dimulai pada September mendatang.
“Dari pertemuan yang digelar di Kementerian PKP, proses tender pembangunan huntap sudah berjalan dan direncanakan akan mulai dibangun September nanti,” kata Safni.
Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Lima Puluh Kota telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektare di Nagari Koto Tinggi. Lahan itu telah dihibahkan oleh Niniak Mamak Nagari Koto Tinggi dan dinilai memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain aman dari potensi bencana, memiliki kepastian hukum, serta berada tidak jauh dari fasilitas umum.
“Alhamdulillah, untuk lahan pembangunan huntap telah dihibahkan oleh Niniak Mamak Nagari Koto Tinggi seluas 5,5 hektare. Untuk proses penerbitan sertifikat kita menunggu pihak BPN,” ujar Safni.
Secara keseluruhan, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan pembangunan 447 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 243 unit dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan 204 unit lainnya dibangun melalui Kementerian PKP.
Safni menegaskan, pembangunan huntap tidak sekadar menyediakan tempat tinggal baru bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana. Lebih dari itu, hunian tersebut diharapkan menjadi awal bagi masyarakat untuk kembali membangun kehidupan secara aman dan layak.
“Pembangunan huntap bukan sekadar membangun rumah, tetapi mengembalikan rasa aman, harapan, dan masa depan masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah daerah akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Sistem dan Strategi Kawasan Kementerian PKP Buhari mengatakan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat terdampak bencana memperoleh tempat tinggal yang layak.
Program tersebut, kata Buhari, juga menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kementerian PKP terus bersinergi dengan pemerintah daerah agar proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas bangunan, serta segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Buhari.
Buhari juga mengapresiasi Pemkab Lima Puluh Kota yang dinilai aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyiapkan berbagai persyaratan yang diperlukan agar program pembangunan huntap dapat segera direalisasikan.
Dalam audiensi tersebut turut hadir Direktur Sistem dan Strategi Kawasan Kementerian PKP Buhari, Kepala DLHPKP Nopriyadi Syukri, Kepala Dinas PUPR Orlanda, serta Staf Ahli Bupati Yulia Masna. (tpk)
