Lima Puluh Kota | tipikal.com – Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana alam. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp5,2 miliar untuk merehabilitasi sembilan sekolah yang mengalami kerusakan.
Alokasi anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik meski sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan akibat bencana yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang aman, nyaman, dan layak, tanpa terkendala oleh kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat bencana.
“Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Tidak boleh ada anak-anak kita yang kehilangan hak belajar hanya karena fasilitas sekolah mereka rusak akibat bencana,” tegas Bupati Safni.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak. Hasil verifikasi menjadi dasar dalam menentukan sekolah penerima bantuan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Antoni, mengatakan proses penetapan penerima bantuan dilakukan secara objektif dan mengacu pada kondisi riil di lapangan sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Menurut Antoni, seluruh sekolah penerima bantuan telah melalui proses penilaian yang melibatkan tim teknis. Langkah tersebut dilakukan agar rehabilitasi dapat segera dilaksanakan dan aktivitas belajar mengajar tidak terganggu dalam jangka waktu yang lama.
“Kesembilan sekolah penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas. Kami memastikan bantuan diberikan kepada sekolah yang membutuhkan penanganan segera agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu,” ujar Antoni.
Ia menambahkan, perhatian Bupati Safni terhadap sektor pendidikan menjadi motivasi bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempercepat proses rehabilitasi. Terlebih, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki karakteristik wilayah yang cukup luas dengan beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana alam.
Selain rehabilitasi bangunan yang rusak, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam penanganan salah satu sekolah di Kecamatan Gunuang Omeh. Sekolah tersebut direncanakan direlokasi karena lokasi bangunan saat ini dinilai tidak lagi aman untuk digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
“Ada sekolah yang harus direlokasi karena kondisi lahannya tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Tentu kebutuhan anggarannya lebih besar dibanding rehabilitasi biasa,” jelas Antoni.
Untuk mengatasi kebutuhan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan guna memperoleh dukungan pendanaan tambahan sehingga seluruh kebutuhan rehabilitasi dan relokasi sekolah dapat segera direalisasikan.
Bupati Safni menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemulihan pascabencana, tetapi juga berupaya membangun fasilitas pendidikan yang lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang. Hal itu diharapkan mampu meminimalkan risiko kerusakan apabila terjadi bencana serupa.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas sarana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Melalui alokasi anggaran sekitar Rp5,2 miliar tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berharap sembilan sekolah yang terdampak bencana dapat segera kembali beroperasi secara optimal. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat berlangsung normal, sementara para siswa dan tenaga pendidik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. (tpk)
