Jakarta | tipikal.com – Keran pendanaan hijau dibuka lebar untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mendorong pemerintah daerah aktif memburu berbagai skema pembiayaan untuk mengembangkan usaha masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan, pengelolaan sampah hingga ekonomi sirkular.
Peluang itu mencuat saat Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang bertemu Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto di Jakarta, Selasa, (21/7/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang nyata agar program lingkungan tidak berhenti sebagai gerakan hijau semata, tetapi juga mampu membuka akses modal dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Joko secara khusus meminta jajaran Pemkab Lima Puluh Kota lebih aktif memantau peluang pendanaan yang tersedia melalui BPDLH. Informasi tersebut kemudian diharapkan dapat disebarluaskan kepada kelompok masyarakat yang selama ini konsisten mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.
“Kami titip pesan kepada Pak Bupati, agar jajarannya rajin mengakses website BPDLH untuk monitoring berbagai informasi bantuan kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat yang aktif dalam mengelola hutan maupun lingkungan,” kata Joko.
Sejumlah program strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari Perhutanan Sosial, Blended Finance Model (BFM), pengelolaan sampah, Pooling Fund kebencanaan, hingga pengembangan ekonomi sirkular.
Bagi Lima Puluh Kota, peluang tersebut dinilai menjadi angin segar bagi kelompok masyarakat yang telah mengembangkan usaha berbasis lingkungan. Terlebih, kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang sudah produktif dinilai membutuhkan suntikan pembiayaan hijau agar usahanya bisa naik kelas.
Bupati Safni mengatakan pembiayaan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, mengembangkan produk kehutanan, mendorong ekowisata hingga memperbaiki tata kelola sampah secara berkelanjutan.
“Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Safni.
Safni berharap dukungan BPDLH dapat membuka akses pendanaan yang lebih luas melalui berbagai skema, seperti Blended Finance Model, layanan dana masyarakat, serta fasilitas dana bergulir untuk pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah terpadu.
Gayung bersambut. Joko Tri Haryanto menyatakan BPDLH membuka ruang sinergi yang lebih luas dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung masyarakat sekaligus memperkuat program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Kolaborasi ini juga menyasar keberlanjutan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk di Lima Puluh Kota. Kelompok tersebut dinilai memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus penjaga kelestarian lingkungan.
Tak hanya urusan hutan. Rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu juga ikut dibahas. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui konsep ekonomi sirkular.
Safni menegaskan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, dukungan pendanaan menjadi salah satu kunci agar agenda pelestarian lingkungan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu menyatukan persepsi bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan dampak lingkungan,” pungkas Safni. (tpk)
