Payakumbuh | tipikal.com — Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatra Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Payakumbuh, khususnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis, (07/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan serta sinkronisasi kebijakan terkait implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin Ketua Komisi I Sawal, didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra, beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk sinergi strategis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Ia menegaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menyelaraskan visi pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, Kota Payakumbuh saat ini tengah berada dalam fase akselerasi transformasi digital. Pemerintah kota tidak ingin hanya mengikuti tren, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” katanya.
Rida juga menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Berbagai inovasi telah dilakukan, meski masih membutuhkan penguatan di sejumlah sektor.
“Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian indeks SPBE Kota Payakumbuh yang dinilai terus meningkat setiap tahunnya oleh Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan komitmen itu terus dijaga. Capaian tersebut menjadi modal menuju fase transformasi digital,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung dan didukung sistem redundansi jaringan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik.
“Kita juga membangun sistem redundansi untuk memastikan jika satu jalur jaringan terganggu, masih ada jalur lain sehingga layanan publik tidak berhenti. Selain itu, kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” jelasnya.
Di bidang aplikasi pelayanan publik, Pemko Payakumbuh telah mengembangkan berbagai sistem terintegrasi melalui platform MyKOPAY. Di antaranya E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, hingga SiPADUKO untuk layanan Puskesmas.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Kurniawan juga menjelaskan bahwa pada 8 Oktober 2024 lalu telah dilakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Kota Payakumbuh. Berbagai layanan kini telah dapat diakses secara digital, mulai dari OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, hingga layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor.
Tidak hanya itu, Pemko Payakumbuh juga tengah mengimplementasikan program Taman Digital yang memperluas akses internet hingga ke kantor-kantor kelurahan seperti Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital. Dengan dukungan penuh dari Komisi I DPRD Provinsi, kita optimis program dan kegiatan ini akan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh khususnya dan Sumatra Barat pada umumnya,” tutup Kurniawan.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengapresiasi komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital dan menyebut Payakumbuh menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam digitalisasi pelayanan publik.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta platform BIG DATA. (tpk)
