Payakumbuh | tipikal.com – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diperkuat melalui kegiatan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa, (07/7/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dan menjadi bagian dari agenda KPK RI untuk mengevaluasi pelaksanaan indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi pada daerah percontohan, sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Zulmaeta menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim monitoring KPK RI. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menilai sekaligus menyempurnakan berbagai langkah pencegahan korupsi yang telah dijalankan selama ini.
Ia menegaskan, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Kota Payakumbuh pada 9 Desember 2024 bukan sekadar penghargaan, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui penguatan sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Pemko Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,” tegas Zulmaeta.
Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur sipil negara. Setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan, harus dijalankan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Zulmaeta mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan sistem yang terbuka dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan semakin meningkat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh terus melakukan pembenahan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan.
Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah terus mengoptimalkan pelaksanaan audit, pemeriksaan khusus, investigasi, hingga probity audit terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah. Penguatan fungsi pengawasan internal dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi sejak tahap perencanaan.
Selain pengawasan internal, Pemerintah Kota Payakumbuh juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan, seperti Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), SP4N-LAPOR!, serta layanan pengaduan pada seluruh perangkat daerah.
“Sebagai Kota Ber-Aksi, mari kita jadikan monitoring ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas, menutup setiap celah penyimpangan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Zulmaeta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memaparkan berbagai capaian implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang menjadi bahan evaluasi tim monitoring KPK RI. Ia menegaskan, status sebagai daerah percontohan antikorupsi harus terus dijaga melalui kerja sama seluruh perangkat daerah.
Menurut Rida, implementasi Kabupaten/Kota Ber-Aksi mencakup enam aspek utama, yakni pencapaian pemerintah daerah, penguatan fungsi pengawasan, kepatuhan dan inovasi pelayanan publik, internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai antikorupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mengandung nilai antikorupsi.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Pemerintah Kota Payakumbuh mencapai skor 76,55 atau berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 73,32. Capaian tersebut menjadi dasar penyusunan lima area rencana tindak lanjut guna semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kota Payakumbuh.
Monitoring implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memperkuat budaya antikorupsi di seluruh perangkat daerah. Dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan. (tpk)
