Lima Puluh Kota | tipikal.com – Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, yang digelar pada Senin, (4/08/2025) di Gedung Serbaguna Purwajaya.
Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Kepala Dinas PMD/N, Endra Amzar. Kegiatan ini turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, kepala perangkat daerah, Camat Harau Jeki Mardonal, unsur Forkopimca, Wali Nagari Sarilamak Olly Wijaya, serta tokoh masyarakat, niniak mamak, dan cadiak pandai.
Dalam sambutannya, Endra Amzar menyampaikan apresiasi kepada Wali Nagari Sarilamak dan seluruh jajaran atas penyelenggaraan Musrenbang yang membahas perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2026, serta Daftar Usulan RKP (DU-RKP) tahun 2027.
“Musrenbang ini menjadi wadah penting dalam menyatukan pemikiran dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Harapannya, setiap rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Endra.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman regulasi oleh pemerintah nagari agar pembangunan berjalan sesuai aturan. “Pembangunan harus mengacu pada RPJM dan RKP Nagari serta diselaraskan dengan RPJM Kabupaten. Ini penting agar proses pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Nagari Sarilamak, Olly Wijaya, menyampaikan bahwa Musrenbang Nagari dilaksanakan sebagai forum strategis untuk menyamakan arah pembangunan mulai dari tingkat jorong hingga kabupaten.
“Di forum ini kita bahas bersama program dan kegiatan yang menjadi prioritas. Harapannya, penggunaan anggaran bisa tepat sasaran dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Olly.
Musrenbang Nagari Sarilamak menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun nagari secara partisipatif dan berkelanjutan. (tpk)
