Payakumbuh, tipikal.com — Walikota Payakumbuh Riza Falepi terpaksa mengambil kebijakan tidak populer. Untuk percepatan penanganan Covid-19 ini, walikota harus melakukan mutasi, meski harus mengambil resiko tidak ikut Pilgub Sumbar 2020.
Menurut Walikota H. Riza Falepi, didampingi Wakil Walikota H. Erwin Yunaz dan Sekdako H. Rida Ananda, kepada awak media ini, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (31/3), pihaknya masih belum bisa mengeksekusi anggaran. Padahal, persoalan Covid-19 ini sudah berlalu dua pekan.
Bagaimana harus bertempur, jika staf yang terkait tidak ada yang berjiwa tempur. Makanya, walau terasa pahit, kebijakan mutasi ini harus dilakukan. “Saya harus mencari staf yang bisa bertempur dalam memerangi dan mencegah virus corona ini,” tegas walikota.
Namun, walikota mengakui, jika ada di antara pejabat di Dinkes yang enggan ditunjuk sebagai PPK, PPTK dan staf keuangan lainnya. Karena, berdasarkan pengalaman, ada indikasi dalam situasi Pilkada ini, pihak-pihak tertentu yang ingin mencari peluang, mencurigai pejabat. Dan itu sangat politis sekali, karena berbau pesanan, sebut Riza.
Tapi, dampaknya apa yang terjadi, tegas walikota lagi. Pihaknya sulit melakukan pengadaan APD, obat-obatan dan biaya operasi lainnya, hingga sekarang. Masih untung, banyak pihak yang membantu operasional petugas disetiap posko tanggap darurat terkait Covid-19 ini. Kalau tidak, nauzubillah minzaliq, kata Riza.
Untuk itu, dalam usaha menyelamatkan rakyat Payakumbuh, walikota harus melakukan mutasi sejumlah pejabat di jajaran pemko. “Saya siap mengambil resiko terkait mutasi ini. Bagi Saya lebih baik tidak menjadi gubernur daripada rakyat saya banyak yang menjadi korban Covid-19 ini,” ungkap walikota.
Ketika ditanya wartawan, pejabat-pejabat siapa saja yang terkena mutasi, walikota enggan menyebutnya. “Soal nama-nama itu, gak etis disebutkan. Tapi, mutasi ini sehari atau dua hari ini harus dilakukan. Kita tengah berburu waktu”, tutupnya.(rel/rm)
