Payakumbuh | tipikal.com — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 memasuki tahap penajaman. DPRD Kota Payakumbuh memastikan jawaban Pemerintah Kota Payakumbuh atas pandangan umum fraksi-fraksi tidak sekadar menjadi formalitas paripurna, tetapi akan menjadi bahan untuk menguji lebih jauh substansi rancangan anggaran daerah.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra mengatakan, penyampaian jawaban pemerintah merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan RAPBD sebelum DPRD bersama pemerintah daerah masuk ke pembahasan yang lebih rinci.
“Jawaban pemerintah sudah kita dengarkan dan akan menjadi bahan DPRD untuk melihat lebih jauh substansi yang disampaikan masing-masing fraksi,” kata Wirman Putra, Senin, (28/9/2026).
Menurutnya, sejumlah persoalan yang mengemuka dalam pandangan fraksi menyentuh aspek fundamental pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya kemampuan pendapatan daerah, efektivitas belanja, pengendalian belanja pegawai, hingga keberlanjutan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, DPRD akan mencermati kesesuaian antara arah kebijakan anggaran dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan Kota Payakumbuh.
“Yang terpenting, pembahasan APBD harus melihat kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap program dan anggaran perlu dibahas berdasarkan prioritas serta ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Wirman mengatakan, perhatian terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus dibarengi dengan perhitungan yang realistis. Upaya menggali sumber-sumber penerimaan baru perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat serta keberlangsungan aktivitas dunia usaha.
Di sisi lain, DPRD juga akan menyoroti kualitas belanja daerah. Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi harus mampu memastikan anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Semua substansi itu nantinya kita dalami bersama pemerintah dalam rapat kerja. Kita ingin pembahasan berjalan objektif, terukur dan menghasilkan APBD yang benar-benar sesuai kebutuhan daerah,” kata Wirman.
Pembahasan RAPBD 2027 juga akan menjadi ruang bagi DPRD untuk melihat kembali keterkaitan antara target pendapatan, rencana belanja, kemampuan fiskal, serta program prioritas pemerintah daerah.
Wirman menegaskan DPRD tetap mengedepankan komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kota Payakumbuh selama seluruh tahapan pembahasan RAPBD berlangsung.
Menurutnya, sikap kritis DPRD terhadap rancangan anggaran merupakan bagian dari fungsi pembahasan dan pengawasan, sekaligus upaya memastikan APBD disusun secara terukur dan sesuai ketentuan.
“Setelah tahapan paripurna ini, kita ikuti proses berikutnya sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (tpk)
