Bukittinggi | tipikal.com – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat upaya pembenahan tata kelola keuangan daerah dengan memperkuat kompetensi aparatur pengelola anggaran. Sebanyak 82 pejabat dan bendahara perangkat daerah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu, (11/11/2026).
Kegiatan yang digelar melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) tersebut dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, mewakili Wali Kota Zulmaeta. Mengusung tema Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengeluaran Daerah, bimtek dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga Sabtu, (14/11/2026).
Dalam arahannya, Elzadaswarman menegaskan bahwa tertib administrasi keuangan tidak boleh hanya menjadi rutinitas untuk memenuhi kelengkapan dokumen, apalagi sekadar persiapan menghadapi pemeriksaan auditor.
Menurutnya, penatausahaan pengeluaran daerah merupakan bagian mendasar dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, setiap proses penggunaan anggaran harus dibangun di atas sistem kerja yang benar sejak awal.
“Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Elzadaswarman saat membacakan amanat Wali Kota.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah harus digunakan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap aturan, efisiensi, efektivitas, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Penekanan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pengelola keuangan perangkat daerah agar tidak memandang penatausahaan sebagai pekerjaan administratif semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan publik.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Payakumbuh, Andi Narwan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah.
Sebanyak 82 peserta yang mengikuti bimtek terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta pejabat dan staf di lingkungan BKD Kota Payakumbuh.
“Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel,” ujar Andi.
Ia mengatakan, melalui kegiatan tersebut BKD menargetkan berkurangnya kesalahan administrasi, meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengidentifikasi titik-titik kritis pelaksanaan belanja daerah, serta semakin kuatnya sistem pengendalian internal APBD Kota Payakumbuh.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BKD menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan pemerintah.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dari KPP Pratama Payakumbuh mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi belanja daerah. Materi berikutnya disampaikan Kepala BKD terkait strategi peningkatan kualitas belanja daerah.
Memasuki hari kedua, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas kebijakan penatausahaan keuangan, mekanisme pembayaran belanja melalui SPP, SPM, dan SP2D, pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, hingga pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.
Selanjutnya, pada hari ketiga, narasumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendagri akan mengupas implementasi sistem digital melalui aplikasi SIPD RI. Pembahasan meliputi mekanisme belanja UP, GU, TU, dan LS, penerbitan SP2D secara daring, hingga penerapan Kartu Kredit Pemerintah.
Rangkaian kegiatan akan ditutup pada hari keempat oleh Tim Bidang Akuntansi BKD Kota Payakumbuh. Penutupan juga dirangkai dengan penyerahan hasil evaluasi pra dan pascapelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang diberikan.
Melalui penguatan kapasitas tersebut, Pemko Payakumbuh berharap pengelolaan belanja daerah tidak hanya semakin tertib secara administratif, tetapi juga semakin transparan, terukur, dan mampu memastikan setiap anggaran publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (tpk)
