Payakumbuh | tipikal.com – Pemerintah Kota Payakumbuh merespons pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Selasa, (10/06/2025). Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, hadir mewakili Wali Kota untuk menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wawako menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan masing-masing fraksi. Ia menegaskan bahwa pandangan fraksi-fraksi tersebut menjadi bagian penting dari proses evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Alhamdulillah, setelah kami mendengar dan membaca secara seksama pemandangan umum fraksi-fraksi, dapat kami simpulkan bahwa kita memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” ujar Elzadaswarman.
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar dan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya terkait belum optimalnya Pasar Padang Kaduduak, Pemko menyatakan telah menyiapkan langkah konkret. Pemerintah akan memberikan batas waktu hingga 16 Juni 2025 kepada pemilik kios yang belum memanfaatkan fasilitasnya untuk memulai aktivitas jual-beli. Jika tidak diindahkan, kios tersebut akan diambil alih.
“InsyaAllah, paling lambat Juli 2025, pasar ini sudah diisi oleh pedagang yang telah terdaftar secara resmi melalui Dinas Koperasi dan UKM,” tegasnya.
Terkait pandangan Fraksi NasDem mengenai profesionalisme ASN, Pemko menegaskan penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. ASN akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan. Pengawasan terhadap kinerja ASN juga menjadi fokus penting, termasuk pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.
“Kami tidak akan segan memberikan teguran hingga sanksi jika ditemukan ASN yang tidak profesional,” tambah Elzadaswarman.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya menyoroti belum tuntasnya batas wilayah antara Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemko mendukung penuh inisiatif tersebut dan akan mendorong keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelesaiannya.
Dalam hal transportasi, Pemko juga mendukung rencana Pemprov Sumbar yang tengah melakukan survei awal untuk pengadaan transportasi massal “Trans Paliko”, yang akan mendukung integrasi antarwilayah dan menghidupkan kembali fungsi Terminal Koto Nan Empat.
Menanggapi Fraksi PKS dan Demokrat, Pemko menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan uji petik terhadap 25 titik parkir resmi, serta mengidentifikasi dua titik baru untuk ditindaklanjuti. Untuk parkir liar, telah dilakukan tindakan berupa surat peringatan dan teguran langsung.
Pemko juga menegaskan bahwa tindakan terhadap pelanggaran oleh masyarakat umum bukan tergolong pungutan liar (pungli), melainkan tindak pidana umum, yang akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
Terkait pandangan Fraksi Demokrat, Pemko menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Fokus anggaran daerah diarahkan untuk perlindungan sosial serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Menanggapi dorongan Fraksi PPP untuk mengevaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemko menyampaikan bahwa evaluasi telah dilakukan melalui OPD terkait. Salah satu BLUD yang tengah ditinjau adalah BLUD pembibitan dan pakan ternak di bawah Dinas Pertanian. Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Sago juga dilakukan secara berkala.
Fraksi PPP juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kearifan lokal dan pelibatan masyarakat dalam proses investasi. Menjawab hal ini, Pemko menyatakan terus mendorong optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan memperkuat koordinasi lintas OPD guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan adil.
Fraksi PAN mengusulkan agar Pasar Padang Kaduduak dikonversi menjadi sentra UMKM. Pemko menyambut baik usulan tersebut, namun menegaskan bahwa saat ini fokus tetap pada optimalisasi fungsinya sebagai pasar tradisional. Konversi ke sentra UMKM tetap menjadi opsi terbuka di masa depan, tergantung potensi dan kesiapan infrastruktur.
“Sebagai tahap awal, kami dorong pelaku UMKM untuk menempati kios-kios yang telah tersedia sebagai representasi dari pasar offline,” ujar Wawako.
Di akhir penyampaiannya, Wawako Elzadaswarman mengajak seluruh elemen eksekutif dan legislatif untuk terus memperkuat sinergi demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh.
“Mari kita perkuat kolaborasi, demi Payakumbuh yang semakin maju, inklusif, dan sejahtera,” tutupnya. (tpk)
