Payakumbuh | tipikal.com – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pertemuan Randang Balai Kota Payakumbuh, Senin, (17/02/2025), dan dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Wal Asri, didampingi Asisten III, Ifon Satria Chan, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Hidayatul Rusda, bersama kepala perangkat daerah terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Wal Asri menyampaikan bahwa FPD bertujuan untuk mempertajam dan menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam menyusun program kerja yang realistis dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 harus mengacu pada kebutuhan riil masyarakat serta memprioritaskan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wal Asri.
Selain membahas penyusunan Renja, Wal Asri juga memaparkan capaian kinerja Pemko Payakumbuh berdasarkan berbagai indikator penting. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, Pemko Payakumbuh mencatat hasil yang sangat baik, di antaranya:
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 88,37 (kategori sangat baik)
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai 4,50 (kategori sangat baik)
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai 72,40
Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2022 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri, Pemko Payakumbuh meraih skor 3,3922 dengan status sedang, menjadikannya yang terbaik di antara pemerintah kota lainnya di Sumatera Barat serta menempati peringkat ke-20 secara nasional.
“Dengan capaian ini, Payakumbuh terus berkomitmen meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi pelayanan publik yang optimal,” tambah Wal Asri.
FPD ini juga membahas regulasi terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dari APBD Kota Payakumbuh. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi panel yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya DPD LPM Kota Payakumbuh, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Masjid, perwakilan Bank Nagari, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kerja mendatang. (tpk)
