Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh menerima penyerahan secara simbolis sertifikasi aset tahun 2025 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rapat bersama di Ruang Randang, Balai Kota Payakumbuh, Senin, (22/09/2025).
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPN Payakumbuh, Hardi Yuhendri, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penertiban administrasi aset daerah.
Tahun ini, capaian sertifikasi aset Pemko mencapai 65 persil yang telah selesai. Dari jumlah tersebut, 50 sertifikat berhasil diterbitkan, sementara total bidang yang telah disiapkan berkasnya dan didaftarkan ke BPN berjumlah 194 bidang.
Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum atas aset milik Pemko sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat dipimpin Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, dan dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala BPN beserta jajaran, para kepala OPD, serta Camat Payakumbuh Barat.
Usai penyerahan progres sertifikasi aset, kegiatan berlanjut dengan agenda pematangan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Batang Agam.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengapresiasi dukungan BPN dan komitmen seluruh OPD. Ia menegaskan bahwa kedua agenda ini saling berkaitan erat.
“Penataan aset melalui sertifikasi adalah pondasi dalam pengelolaan pemerintahan yang tertib. Sementara penataan kawasan Batang Agam menjadi langkah nyata dalam menyediakan ruang publik yang nyaman, tertib, dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Elzadaswarman menambahkan bahwa pengelolaan Batang Agam bukan sekadar soal fisik, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat identitas kota.
“Batang Agam adalah wajah Kota Payakumbuh. Dengan penataan yang baik, kawasan ini akan menjadi pusat aktivitas masyarakat, ruang interaksi sosial, sekaligus daya tarik wisata baru yang mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPN Payakumbuh, Hardi Yuhendri, menegaskan komitmen pihaknya dalam mempercepat proses sertifikasi aset daerah.
“Kami memahami pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan aset. Karena itu, BPN berkomitmen mempercepat proses sertifikasi agar seluruh aset Pemko Payakumbuh memiliki legalitas yang jelas dan terlindungi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi erat antara Pemko dan BPN menjadi kunci untuk menjaga aset daerah agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, juga menegaskan pentingnya standar teknis dalam penataan kawasan Batang Agam.
“Dasar hukum pengelolaan kawasan ini sudah kuat sejak kesepakatan dengan Kementerian PUPR tahun 2014 dan Balai Wilayah Sungai tahun 2019. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkannya ke dalam aksi nyata di lapangan,” jelasnya.
Ia merinci sejumlah rencana aksi yang telah disiapkan, mulai dari pemasangan portal di titik strategis, penerapan car free day setiap akhir pekan mulai Oktober 2025, hingga pengaturan kantong parkir dan penempatan pedagang.
“Semua langkah ini bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang tertib, ramah masyarakat, dan berdaya guna,” ujar Muslim.
Dalam kesempatan itu juga dipaparkan hasil penilaian standar teknis kawasan Ruang Terbuka Hijau Batang Agam. Evaluasi tersebut menyoroti sejumlah komponen yang belum terpenuhi serta rekomendasi tindak lanjut yang perlu segera direalisasikan guna memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang publik yang hijau, nyaman, dan ramah masyarakat. (tpk)
