Payakumbuh | tipikal.com – Persoalan pupuk bersubsidi yang langka, kekurangan guru mengaji, hingga pencoretan penerima bantuan sosial (bansos) akibat terindikasi terlibat judi online (judol) menjadi sederet persoalan yang disuarakan warga kepada Pemerintah Kota Payakumbuh.
Berbagai keluhan tersebut mencuat dalam kegiatan Subuh Berjamaah Pemko Payakumbuh di Masjid Istiqomah, Kelurahan Limbukan, Kamis, (12/11/2026). Forum keagamaan itu sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi kepada pemerintah.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Rida Ananda menegaskan, Subuh Berjamaah tidak sekadar menjadi agenda mempererat silaturahmi, tetapi juga sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung.
“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya mempererat silaturahmi dan menyosialisasikan program pembangunan, tetapi secara langsung menampung aspirasi dan keluhan warga untuk segera dicarikan jalan keluarnya,” tegas Rida.
Salah satu persoalan yang paling menyita perhatian datang dari kalangan petani Koto Tuo dan Limo Kampuang. Mereka mengeluhkan terhentinya pasokan pupuk bersubsidi menyusul penutupan sejumlah gudang atau kios pengecer.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Nila Misna, menjelaskan bahwa terdapat tiga kios pengecer di wilayah Payakumbuh Selatan yang terpaksa dibekukan izin operasionalnya karena sejumlah pelanggaran, baik terkait kepatuhan terhadap ketentuan hukum maupun persoalan administrasi.
“Kami telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia serta dua distributor utama, yakni Bungo Padi dan Cahaya Baru, untuk mencari penyelesaian kelangkaan ini. Sebagai solusi cepat, alokasi pupuk untuk November dan Desember milik petani sementara waktu kita alihkan ke kios di wilayah Payakumbuh Timur,” jelas Nila.
Selain itu, Dinas Pertanian juga tengah melakukan audit terhadap ketersediaan stok serta riwayat pembayaran petani di kios Limbukan Sejahtera guna memastikan persoalan distribusi pupuk tersebut dapat ditangani.
Persoalan berikutnya menyangkut minimnya tenaga pengajar baca tulis Al-Qur’an di sejumlah musala. Warga berharap guru mengaji yang telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) tetap diberi kesempatan membina anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya setelah menyelesaikan tugas kedinasan.
Menjawab aspirasi tersebut, Rida menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh tengah mengevaluasi skema dukungan bagi tenaga pengajar keagamaan. Bahkan, pemerintah bersama DPRD telah menyepakati alokasi insentif bagi guru mengaji pada tahun anggaran 2027.
“Alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2027, Bapak Wali Kota bersama DPRD Kota Payakumbuh telah menyepakati alokasi pemberian insentif khusus bagi guru mengaji TPQ dan TPSA,” ungkapnya.
Tak kalah serius, persoalan pencoretan penerima bansos juga menjadi perhatian warga. Rida membenarkan bahwa sejumlah penerima bantuan terpaksa dicoret setelah terindikasi kuat terlibat praktik judi online maupun memiliki keterkaitan dengan pinjaman online (pinjol).
Karena itu, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan diminta proaktif memastikan data diri mereka tercatat secara valid dalam sistem pendataan sosial. Langkah tersebut penting agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan sosial pada 2027.
“Pastikan kembali pendataannya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui RT/RW, lurah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), maupun Dinas Sosial,” pesan Rida.
Di luar persoalan tersebut, Pemko Payakumbuh turut menegaskan komitmen penanganan stunting melalui intervensi bantuan pangan. Masyarakat juga diajak menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan memperkuat sinergi bersama kepolisian.
Rangkaian kegiatan Subuh Berjamaah ditutup dengan penyerahan bantuan operasional dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh kepada pengurus Masjid Istiqomah.
Rida berharap forum tersebut dapat terus dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan aspirasi. Pemerintah akan berupaya menindaklanjutinya melalui perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing,” pungkasnya. (tpk)
