Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh mulai mengetatkan ikat pinggang dalam penyusunan APBD 2027. Di bawah arahan Wali Kota Zulmaeta, belanja pegawai akan dikendalikan hingga batas maksimal 30 persen, sementara berbagai belanja operasional yang dinilai belum mendesak bakal dievaluasi dan dirasionalisasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Rida Ananda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin, (28/9/2026), sebagai jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Rida mengatakan, rasionalisasi belanja tidak dilakukan secara serampangan. Pengendalian akan ditempuh bertahap melalui penataan kebutuhan pegawai, distribusi dan beban kerja, optimalisasi teknologi, serta perencanaan kebutuhan ASN yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Penyesuaian tersebut diarahkan murni untuk meningkatkan efisiensi tanpa sedikit pun mengurangi kualitas dan cakupan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Rida.
Menurutnya, pandangan umum seluruh fraksi DPRD menjadi masukan sekaligus instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027.
Eksekutif dan legislatif, kata Rida, memiliki persepsi yang sama untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut akan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif juga akan terus didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
“Setelah kami mendengar dan membaca secara saksama pandangan umum anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dapat kami simpulkan bahwa kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” ujarnya.
Untuk menggenjot PAD, Pemko Payakumbuh juga akan memperluas digitalisasi sistem pembayaran dan pemungutan pajak. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, sekaligus akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.
Di sisi belanja, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap agenda seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa yang belum mendesak atau tidak memiliki tolok ukur manfaat yang jelas.
“Upaya peningkatan PAD diarahkan pada perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi yang belum tergali, serta perbaikan tata kelola,” tegas Rida.
“Pemko Payakumbuh berkomitmen memperkuat pengendalian belanja dan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran agar setiap rupiah APBD memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” sambungnya.
Selain persoalan fiskal, pemerintah daerah juga memberikan jawaban terkait rencana revitalisasi Pasar Payakumbuh Blok Barat dan Pasar Ibuah.
Zulmaeta memastikan rencana pembangunan kembali dua sentra ekonomi tersebut tetap memperhatikan aspek hukum, termasuk status tanah ulayat yang menjadi lokasi berdirinya pasar.
Pemko Payakumbuh, kata Rida, telah berkoordinasi secara intensif dengan unsur niniak mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek untuk merampungkan legalitas lahan.
Kejelasan status lahan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam persiapan pengajuan dukungan pembiayaan pembangunan pasar dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Pada prinsipnya, Pemko sangat menghargai keberadaan dan status tanah ulayat yang menjadi lahan tempat bangunan pasar tersebut berdiri,” katanya.
Menurut Rida, revitalisasi pasar tidak semata-mata diarahkan untuk membangun fisik baru. Lebih jauh, pembangunan tersebut ditujukan untuk menghidupkan kembali pergerakan ekonomi masyarakat dan memperkuat keberadaan pasar rakyat sebagai pusat aktivitas perdagangan.
“Pada akhirnya, tujuan pembangunan pasar ini adalah untuk lebih mendorong bertumbuh dan meningkatnya pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya yang beraktivitas di lingkungan pasar,” ujarnya.
Konsep revitalisasi disiapkan secara komprehensif dengan mempertahankan keberlangsungan pasar rakyat. Perencanaan mencakup penataan zona perdagangan, kantong parkir terintegrasi, hingga pembenahan sistem sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah.
Pemko juga memastikan pedagang dan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan. Pelibatan mereka telah dilakukan sejak penyusunan studi kelayakan dan akan dilanjutkan pada tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED).
“Seluruh pandangan umum fraksi telah kami tanggapi. Insyaallah, dalam rapat kerja DPRD dan pemerintah yang telah dijadwalkan, poin-poin ini dapat kita jawab secara tuntas dan diskusikan secara bersama-sama,” pungkasnya. (tpk)
