Lima Puluh Kota | tipikal.com – Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menegaskan komitmennya untuk mengawal, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan Program Blended Finance Model (BFM) sebagai upaya memperkuat kemandirian kelompok usaha perhutanan sosial sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, saat membuka Kick Off Proyek Blended Finance Model (BFM) untuk Kemandirian Perhutanan Sosial di Jorong Ulu Aie, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Selasa, (07/7/2026).
Menurut Safni, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota siap bersinergi dengan Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta lembaga pendamping seperti KKI Warsi, WRI Indonesia, dan QBAR agar pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin program ini benar-benar menjadi pengungkit ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang,” ujar Safni.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI Catur Endah Prasetiani, Direktur Utama BPDLH Damayanti Ratunanda, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin, jajaran perangkat daerah, Direktur KKI Warsi, Direktur WRI Indonesia, Direktur QBAR, para camat, wali nagari, hingga pelaku usaha.
Blended Finance Model merupakan strategi pembiayaan yang memadukan dana publik dan investasi swasta untuk mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial maupun lingkungan. Skema ini dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha yang selama ini memiliki keterbatasan modal.
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, implementasi BFM difokuskan pada pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan. Daerah ini memiliki potensi besar dengan luas kawasan perhutanan sosial sekitar 46.200 hektare yang mencakup 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) serta menaungi 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Safni mengatakan, melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberikan akses yang lebih luas untuk mengelola kawasan hutan secara legal dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan.
Ia juga mengingatkan seluruh KUPS, khususnya KUPS Tarusan Dalam Mandiri, agar memanfaatkan peluang pendanaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, bantuan pembiayaan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dikelola secara jujur, disiplin, dan profesional. Selain menjaga kualitas produk, kelompok usaha juga diharapkan mampu membuktikan bahwa masyarakat Lima Puluh Kota dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah secara mandiri.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Catur Endah Prasetiani, menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat.
Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
“Melalui program ini masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam mengelola lahan. Mereka dapat mengembangkan berbagai usaha seperti budidaya kopi, madu, tanaman produktif, hingga ekowisata selama tetap menjaga ekosistem hutan,” ujar Catur Endah.
Sementara itu, Direktur KKI Warsi Adi Junaidi menjelaskan bahwa proyek BFM akan menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi 43 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang tergabung dalam empat koperasi. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi berbagai komoditas unggulan seperti kopi, gula aren, dan madu.
Ia menambahkan, proyek Blended Finance Model hanya dilaksanakan di tujuh provinsi di Indonesia. Untuk Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi satu-satunya daerah yang memperoleh kesempatan menjalankan program tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin menyampaikan bahwa pelaksanaan Kick Off BFM juga dirangkaikan dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Agam Mandiri.
Menurut Ferdinal, keberadaan rumah produksi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas hasil perhutanan sosial sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain kopi, sejumlah komoditas lain yang terus dikembangkan meliputi madu, serai wangi, gula aren, pupuk organik, agroforestri, hingga ekowisata.
Ia menegaskan, proyek BFM hadir sebagai solusi pembiayaan terpadu melalui skema blended finance agar kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial dapat tumbuh menjadi unit usaha yang produktif, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di pasar. (tpk)
