Yogyakarta | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh kembali menegaskan posisinya sebagai daerah rujukan nasional dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan kepercayaan yang diberikan kepada Pemko Payakumbuh sebagai narasumber dalam kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat di Yogyakarta, pada 9–10 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menyampaikan bahwa komitmen terhadap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terus diperkuat di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman.
“Pemko Payakumbuh berkomitmen mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna mendorong efisiensi belanja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat integrasi ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rida Jumat, (10/4/2026).
Ia menjelaskan, fokus digitalisasi diarahkan pada tiga sektor utama, yakni belanja daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Ketiga sektor tersebut menjadi pengungkit strategis dalam memperkuat kinerja keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Memasuki periode 2026–2030, Pemko Payakumbuh mengarahkan strategi pada penguatan sosialisasi, edukasi, dan literasi masyarakat, setelah sebelumnya menuntaskan pembangunan infrastruktur sistem pembayaran pada periode 2020–2025.
“Sekarang kami berada pada tahap optimalisasi pemanfaatan. Infrastruktur telah siap, sehingga yang kami dorong adalah peningkatan pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital,” jelasnya.
Konsistensi tersebut mengantarkan Payakumbuh meraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatra dalam Championship TP2DD Tahun 2025.
Pada sektor pajak daerah, Payakumbuh tercatat sebagai pelopor penerapan QRIS Dinamis sejak 2022. Sistem ini memungkinkan nilai tagihan muncul otomatis pada kode QR tanpa perlu input manual, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.
Inovasi ini kemudian diperkuat melalui pengembangan Virtual Account Dinamis pada 2025, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembayaran, terutama untuk nominal transaksi yang lebih tinggi.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga aktif mendorong literasi digital melalui edukasi pembayaran pajak berbasis QRIS oleh kolektor PBB-P2 hingga ke tingkat kelurahan. Berbagai insentif, seperti pembebasan denda dan cashback, turut diberikan guna mempercepat adopsi transaksi non-tunai di masyarakat.
Digitalisasi juga diperluas ke sektor retribusi daerah melalui implementasi sistem pembayaran non-tunai di berbagai layanan publik, mulai dari retribusi pasar, persetujuan bangunan gedung, pemanfaatan aset daerah, fasilitas olahraga, hingga layanan kebersihan.
Salah satu inovasi unggulan adalah Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA), yang memungkinkan tagihan retribusi muncul secara otomatis sesuai jenis layanan, dilengkapi notifikasi digital untuk meningkatkan kecepatan pelayanan serta akurasi data.
Rida menegaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi pengembangan sistem yang mengandalkan kapasitas internal aparatur sipil negara (ASN), sehingga lebih adaptif terhadap perubahan regulasi tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, Mohammad Abdul Majid Ikram, menilai langkah digitalisasi yang dilakukan Payakumbuh mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui peningkatan kesadaran terhadap transaksi digital.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan digitalisasi dan kondisi ekonomi masyarakat, serta mendorong penguatan evaluasi berbasis data, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat.
“Dengan penguatan ekosistem transaksi digital, UMKM di Payakumbuh memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih pesat dan berkontribusi terhadap peningkatan rasio PAD terhadap PDRB,” pungkasnya. (tpk)
