Payakumbuh | tipikal.com — Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kota Payakumbuh, Senin, (30/3/2026).
Menurut Wirman, Musrenbang merupakan forum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Ini merupakan langkah penting untuk merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” ujar Wirman.
Ia menyebut DPRD Kota Payakumbuh terus aktif mengawal proses perencanaan pembangunan daerah. Pengawalan tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti musrenbang, kegiatan reses anggota dewan, hingga rapat dengar pendapat dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi sejak tahap awal perencanaan pembangunan daerah.
Wirman menyampaikan, dari berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Beberapa di antaranya adalah kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di sejumlah wilayah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan pelestarian budaya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia menilai masih terbatasnya lapangan kerja, rendahnya keterampilan sebagian tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.
Di sisi lain, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian DPRD, terutama terkait pengelolaan sampah yang memerlukan solusi berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Tidak hanya itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
Wirman menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Dokumen Pokir tersebut, katanya, telah disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2027.
Ia berharap Pokir DPRD tidak hanya menjadi catatan dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah.
“DPRD mendorong agar Pokir ini tidak sekadar menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wirman.
Ia juga menilai tema RKPD Tahun 2027 yang mengusung transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah cukup relevan dengan tantangan pembangunan daerah saat ini.
Namun demikian, menurutnya, tema tersebut tetap harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen perencanaan yang realistis, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Selain itu, Wirman juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah serta penguatan belanja publik yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. (tpk)
