Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh tetap optimistis mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan melanjutkan pembangunan prioritas, meski menghadapi penurunan signifikan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin, (10/11/2025), saat menyampaikan Nota Pengantar terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.
Menurut Zulmaeta, berdasarkan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan pada 23 September 2025, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Payakumbuh turun menjadi Rp.401,9 miliar, atau berkurang Rp.116,88 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan serius bagi kita. Namun, kami berkomitmen memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan optimal,” ujar Zulmaeta.
APBD 2026: Transparan, Efisien, dan Responsif
Wali Kota menjelaskan, penyusunan APBD 2026 dilakukan secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kemandirian fiskal daerah, dengan berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
APBD 2026 disusun selaras dengan kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam RAPBN 2026, serta memperhatikan kesinambungan fiskal daerah, arah kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional (KEM-PPKF).
“APBD harus responsif dan antisipatif terhadap dinamika ekonomi global, perubahan iklim, hingga gejolak geopolitik, namun tetap mencerminkan optimisme dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pendapatan dan Belanja Daerah
Dalam Nota Keuangan tersebut, total pendapatan daerah Payakumbuh tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp.652,98 miliar, yang terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp.158 miliar
Pendapatan Transfer: Rp.494,98 miliar
Lain-lain pendapatan yang sah: Rp.0
Sementara total belanja daerah direncanakan sebesar Rp.738,14 miliar, dengan rincian:
Belanja operasi: Rp.674,52 miliar
Belanja modal: Rp.62,61 miliar
Belanja tidak terduga: Rp.1 miliar
Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutupi melalui pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp.85,16 miliar.
Lima Prioritas Pembangunan Payakumbuh 2026
Zulmaeta menyebut arah pembangunan Payakumbuh tahun 2026 berpedoman pada tema RKPD: “Peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat untuk transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.”
Adapun lima prioritas utama pembangunan Payakumbuh 2026 meliputi:
- Peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing;
- Peningkatan perekonomian yang unggul dan berbasis produk inovatif daerah;
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas;
- Peningkatan kehidupan sosial dan budaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah;
- Pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menegaskan pentingnya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.
Langkah yang akan ditempuh antara lain evaluasi regulasi pajak dan retribusi, pembentukan BUMD baru, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak.
“Kita harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Zulmaeta berharap pembahasan RAPBD 2026 antara eksekutif dan legislatif berjalan konstruktif, sehingga menghasilkan dokumen anggaran yang realistis, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.
DPRD Dukung Sikap Optimistis Pemko
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirnan Putra menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemko dalam merespons penurunan dana transfer dengan menekankan efisiensi dan penguatan kemandirian fiskal.
“Kami memahami kondisi fiskal nasional yang sedang ketat. Karena itu, DPRD akan mendukung langkah-langkah Pemko yang realistis dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Wirnan.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal pembahasan RAPBD 2026 dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, agar setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Fokus kita bukan hanya menyeimbangkan angka, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung bagi masyarakat Payakumbuh,” ujarnya. (tpk)
