Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh mengikuti pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 secara virtual di Aula Randang Balai Kota Payakumbuh, Rabu, (7/05/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional terhadap komitmen dan implementasi program perlindungan anak di daerah.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim verifikasi dari pemerintah pusat yang menunjukkan perhatian terhadap upaya daerah dalam mewujudkan kota yang ramah dan aman bagi anak-anak.
“Kami menyambut hangat tim verifikasi dan sangat menghargai kesempatan ini untuk menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan Kota Layak Anak. Ini bukan sekadar program, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Elzadaswarman menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh terus berupaya meningkatkan kualitas hidup anak, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman. Ia juga menilai VLH ini sebagai momentum evaluasi progres dan identifikasi perbaikan yang masih dibutuhkan.
“Kami berharap tim verifikator memberikan masukan dan saran konstruktif. Semoga tahun ini kita bisa naik kategori,” tambahnya.
Dalam paparannya, Elzadaswarman menyampaikan bahwa pelaksanaan VLH KLA sejalan dengan visi kota yaitu “Payakumbuh Maju Bermartabat melalui Pemberdayaan, Pengembangan Kualitas Pendidikan, dan Sentra UMKM yang Kompetitif.” Untuk mendukung visi tersebut, telah ditetapkan misi yang mencakup pembangunan SDM berkualitas, ekonomi kompetitif, tata kelola pemerintahan profesional, pelestarian budaya, serta pembangunan sarana kota yang humanis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus Kementerian PPPA RI, Susanti, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan KLA. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan KLA sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan integrasi sistem perlindungan anak di lima klaster utama: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan serta waktu luang dan seni budaya, dan perlindungan khusus.
Senada dengan itu, perwakilan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Riya Yusuf, menambahkan bahwa pendekatan holistik dan sistematis menjadi kunci dalam pemenuhan hak anak. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kesinambungan koordinasi antar pihak guna menciptakan ekosistem terbaik bagi anak-anak.
“KLA adalah momentum untuk membangun fondasi Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” pungkas Riya. (tpk)
