Payakumbuh | tipikal.com – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, keberhasilan sebuah visi besar tidak hanya diukur dari hasil yang tampak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi serta mengelola potensi hambatan secara terukur dan sistematis.
Hal tersebut disampaikan Zulmaeta saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Balai Kota Payakumbuh, Rabu, (5/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kenali, kita analisis, dan kita kelola secara efektif,” ujar Wako Zulmaeta.
“Dengan memahami dan mengelola risiko secara cermat, kita tidak hanya dapat meminimalisir potensi ancaman, tetapi juga mengoptimalkan peluang yang ada,” tambahnya.
Zulmaeta menyebut, Payakumbuh sebagai kota kecil dengan potensi besar perlu membangun dengan perhitungan matang dan kesiapan menghadapi tantangan. Menurutnya, semangat dan niat baik tidak akan cukup jika pemerintah tidak memiliki sistem yang kuat dalam mengenali serta mengelola risiko kebijakan.
Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, sekaligus memperkuat penerapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kesadaran dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan.
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Rizal, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat, sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Rizal menjelaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya dengan bijak.
“Manajemen pemerintahan yang baik bukanlah yang takut risiko, tetapi yang mampu memikirkan dan memilih risiko mana yang terbaik untuk dihadapi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, isu pengentasan kemiskinan merupakan salah satu bentuk nyata dari pengelolaan risiko lintas sektor. Keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan hambatan pembangunan.
“Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” imbuhnya.
Rizal menegaskan, keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat budaya kerja yang transparan serta akuntabel.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Jika budaya ini tumbuh, maka Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terukur,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh berkomitmen menjadikan manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah.
“Kami ingin memastikan setiap OPD memiliki kesadaran dan kemampuan yang sama dalam mengidentifikasi serta mengendalikan risiko sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, target pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Rida.
Ia berharap melalui kegiatan Bimtek ini, seluruh ASN dapat memperkuat budaya kerja yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.
“Pengelolaan risiko bukan hanya tugas inspektorat atau perencana, tetapi tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah. Dengan kerja kolaboratif, Payakumbuh akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutupnya. (tpk)
