Padang | tipikal.com – Rencana menghadirkan transportasi massal yang menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota mulai dikebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama kedua daerah sepakat menyiapkan pendanaan bersama untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko.
Tak hanya mengandalkan APBD daerah, tiga pemerintah daerah tersebut juga akan membidik dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) untuk menopang operasional Trans Paliko.
Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, serta penyusunan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis, (6/8/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Rida Ananda menegaskan Pemko Payakumbuh memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Menurutnya, transportasi umum menjadi kebutuhan penting masyarakat yang harus terus diperkuat.
“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.
Di sisi lain, Pemko Payakumbuh juga tengah menyiapkan pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan. Rencana ini dinilai harus dikoneksikan dengan Trans Paliko agar tidak muncul dua sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri.
“Kita juga akan mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan kehadiran angkutan massal diharapkan tidak hanya menjadi pilihan mobilitas baru, tetapi juga membantu menekan biaya transportasi yang ditanggung masyarakat.
“Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat,” katanya.
Saat ini, Dishub Payakumbuh tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan sekaligus melakukan uji coba angkutan gratis bagi pelajar. Hasil kajian tersebut nantinya akan diselaraskan dengan konsep operasional Trans Paliko.
Menurut Rajman, penentuan rute dan kapasitas armada menjadi salah satu pekerjaan penting. Jangan sampai pengembangan Trans Paliko justru bertabrakan dengan trayek angkutan lokal maupun rencana layanan kendaraan listrik di Payakumbuh.
“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Tak kalah penting, perhitungan jumlah penumpang dan kebutuhan armada harus dilakukan secara cermat. Hal itu berkaitan langsung dengan efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sekaligus besaran subsidi yang nantinya diperlukan untuk menjaga layanan tetap berjalan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat realisasi Trans Paliko.
“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.
Sebagai langkah percepatan, tiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim ini akan ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar koordinasi lintas daerah memiliki landasan kelembagaan.
Untuk pembiayaan, pola yang disepakati adalah pendanaan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema Buy The Service (BTS) maupun alternatif sumber pendanaan lainnya. Skema tersebut diharapkan dapat membantu memastikan keberlanjutan operasional Trans Paliko setelah layanan berjalan.
Jika kebutuhan anggaran belum dapat dimasukkan dalam APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya dalam RAPBD sebagai program prioritas. Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota agar menyiapkan alokasi anggaran sesuai kemampuan masing-masing.
Langkah berikutnya adalah menyusun draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai dasar kerja sama pengembangan serta penyelenggaraan BRT Trans Paliko.
Kajian teknis kemudian akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute hingga kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Adib menegaskan Trans Paliko tidak boleh sekadar menjadi proyek transportasi antardaerah. Layanan tersebut harus benar-benar terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah,” pungkasnya. (tpk)
