Payakumbuh | tipikal.com — Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, menilai bahwa pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mencerminkan bentuk kontrol politik yang sehat serta representasi dari aspirasi kritis masyarakat.
Hal itu disampaikan Erlindawati usai rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD, Selasa, (5/08/2025). Ia mengapresiasi setiap fraksi yang telah menyampaikan perhatian dan masukan terhadap isu-isu strategis yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Payakumbuh.
“Setiap fraksi memiliki fokus perhatian masing-masing, mulai dari sorotan terhadap temuan BPK, keterlambatan pembayaran insentif guru PAUD dan LPTQ, hingga proses seleksi direksi Perumda Air Minum. Ini menunjukkan bahwa DPRD menjalankan fungsinya dengan baik dalam mengawal jalannya pemerintahan,” ungkapnya.
Erlindawati menegaskan bahwa seluruh catatan, kritik, dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan APBD.
Ia juga menyoroti pentingnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.
“Kami berharap pihak eksekutif dapat memberikan respons yang komprehensif dan terbuka atas pandangan umum yang telah disampaikan. Dengan demikian, proses perubahan APBD dapat berjalan sesuai koridor hukum dan benar-benar menjawab kebutuhan serta harapan masyarakat,” pungkasnya. (tpk)
