Payakumbuh | tipikal.com – Ketua DPD Partai NasDem Kota Payakumbuh sekaligus Anggota DPRD Kota Payakumbuh, Irmaizar Datuk Rajo Mangkuto, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemerintah daerah, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat.
Menurut Irmaizar, kondisi perekonomian masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tekanan. Menurunnya daya beli dinilai berdampak langsung terhadap lesunya aktivitas perdagangan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta berbagai sektor ekonomi lainnya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.
“Dalam berbagai pertemuan dengan masyarakat, pedagang, pelaku UMKM maupun kelompok usaha lainnya, keluhan yang paling banyak disampaikan adalah menurunnya aktivitas ekonomi. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan daerah,” ujarnya.
Ia menilai pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak boleh hanya berfokus pada aspek administratif maupun capaian serapan anggaran. Menurutnya, DPRD harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana dampaknya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Irmaizar menambahkan, evaluasi terhadap LKPJ harus mampu menjawab pertanyaan mendasar, apakah kebijakan dan program pemerintah selama ini telah berhasil menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila masih ditemukan berbagai kekurangan, menurutnya hal tersebut harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, seperti UMKM, pertanian, perdagangan, koperasi, serta berbagai usaha rakyat lainnya. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh, Irmaizar menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara objektif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kita berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga anggaran daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Payakumbuh, Irmaizar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan menyampaikan aspirasi, masukan, serta kritik yang konstruktif agar pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, suara dan aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan daerah,” pungkasnya. (tpk)
