Payakumbuh | tipikal.com — Tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Wali Kota Payakumbuh terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Selasa, (11/11/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, dan dihadiri jajaran pimpinan dewan, anggota DPRD, serta perwakilan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Wirman menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang tengah mengalami penyesuaian, termasuk penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Tahun ini menjadi momen penting bagi Kota Payakumbuh untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar menyoroti pelaksanaan Car Free Day yang dinilai menimbulkan keresahan bagi pelaku UMKM karena menghambat akses menuju lokasi kegiatan. Golkar meminta agar kegiatan tersebut dievaluasi dan dipindahkan ke kawasan Jalan Soekarno–Hatta. Fraksi ini juga menekankan perlunya penertiban tempat biliar dan kafe yang beroperasi 24 jam demi menjaga citra kota.
Fraksi Partai NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh. Sebagian pedagang menerima karcis resmi, sementara sebagian lainnya tidak. NasDem meminta adanya langkah tegas untuk memastikan sistem pemungutan yang lebih transparan dan akuntabel.
Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah agar program prioritas dapat berjalan efektif. KIR juga menyatakan dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pelatihan ekonomi produktif bagi warga.
Sementara itu, Fraksi PKS menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku menyimpang lainnya. PKS juga meminta perhatian pemerintah terhadap revitalisasi objek wisata Ngalau Indah agar kembali menjadi daya tarik bagi wisatawan.
Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya menjaga kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan BPJS Kesehatan. Demokrat menilai pemerintah daerah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak meskipun terjadi penurunan dana transfer dari pusat.
Fraksi PAN memberikan dukungan terhadap digitalisasi layanan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fraksi ini juga menyoroti perlunya peningkatan pelayanan di RSUD Adnaan WD serta pemberian beasiswa vokasi bagi pelajar kurang mampu.
Sementara itu, Fraksi PPP menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, termasuk dengan melelang kendaraan dinas yang tidak dimanfaatkan. PPP juga mendesak percepatan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh pascakebakaran, serta memastikan pembayaran insentif bagi RT/RW, guru TPA, guru PAUD, dan gharim.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji seluruh masukan dengan seksama.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semuanya akan kami pelajari dengan cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna selanjutnya,” pungkasnya. (tpk)
