Payakumbuh | tipikal.com – Menyusutnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pengetatan anggaran secara besar-besaran dalam penyusunan APBD 2027. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemko harus menentukan prioritas: memangkas program yang belum mendesak atau mengamankan pembangunan yang dinilai berdampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu keputusan strategis yang diambil adalah mengalokasikan anggaran Rp34 miliar untuk penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh. Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus ditunda pelaksanaannya pada 2027.
Kebijakan tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin, (9/11/2026).
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ujar Zulmaeta.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah bersama DPRD lebih selektif dalam menyaring seluruh usulan program dari perangkat daerah. Rasionalisasi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemko Payakumbuh tetap memprioritaskan pembangunan yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh menjadi salah satu agenda utama dengan dukungan anggaran mencapai Rp34 miliar pada 2027.
Zulmaeta menilai revitalisasi Pasar Ibuh memiliki arti strategis bagi perekonomian Kota Payakumbuh. Pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut pembenahan infrastruktur dan fasilitas pasar, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perdagangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.
Namun, penetapan prioritas tersebut membawa konsekuensi terhadap sejumlah rencana pembangunan lainnya. Salah satunya pengembangan RSUD yang belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Meski demikian, Zulmaeta memastikan penundaan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Sebaliknya, masa penundaan akan dimanfaatkan untuk mematangkan perencanaan teknis, melengkapi dokumen pembangunan, menyusun tahapan pelaksanaan, hingga menyiapkan skema pembiayaan agar pengembangan RSUD dapat dilaksanakan secara lebih terukur dan berkualitas.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Payakumbuh atas sinergi serta berbagai masukan kritis selama pembahasan Ranperda APBD 2027.
Setelah persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Zulmaeta juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini. Langkah tersebut penting untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menghambat penyerapan anggaran.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” pungkasnya. (tpk)
