Payakumbuh | tipikal.com — APBD Kota Payakumbuh 2027 diminta tidak menjadi sekadar daftar angka dan target serapan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, DPRD Kota Payakumbuh menuntut pemerintah daerah lebih selektif: program harus jelas manfaatnya, terukur hasilnya, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar anggaran berhasil dibelanjakan, melainkan seberapa besar dampaknya dirasakan masyarakat. Anggaran yang terserap tanpa menghasilkan manfaat nyata dinilai tidak cukup untuk disebut sebagai keberhasilan pembangunan.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Wirman usai Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan Wali Kota tentang Ranperda APBD 2027 di ruang sidang DPRD, Senin, (21/9/2026).
Pesan tersebut menjadi sorotan DPRD dalam pembahasan APBD 2027. Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah diminta tidak menyusun anggaran dengan pola business as usual, tetapi benar-benar memilah program berdasarkan urgensi, manfaat dan kemampuan keuangan daerah.
Wirman mengatakan program yang belum menjadi prioritas, belum matang perencanaannya atau berpotensi membebani keuangan daerah perlu dievaluasi. Bahkan, program yang belum memiliki urgensi kuat diminta tidak dipaksakan masuk dalam APBD 2027.
“Kami mendukung program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki manfaat yang jelas. Program yang belum menjadi prioritas atau belum memiliki perencanaan matang perlu dievaluasi dan ditunda,” ujarnya.
Sebaliknya, DPRD memberikan dukungan terhadap anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, UMKM, pertanian, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan generasi muda menjadi sektor yang mendapat perhatian.
Tak hanya sisi belanja, DPRD juga meminta Pemko Payakumbuh membuka secara terukur berbagai asumsi dalam APBD 2027. Mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan aset, SiLPA hingga pembiayaan daerah.
Pada sisi pendapatan, pemerintah diminta memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan pajak, retribusi, aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, peningkatan PAD diingatkan tidak boleh berujung pada bertambahnya beban masyarakat kecil dan pelaku UMKM.
“Peningkatan PAD bukan sekadar mengejar besarnya penerimaan. Setiap potensi pendapatan harus dikelola secara profesional, setiap kebocoran harus diminimalkan, dan setiap rupiah yang diterima harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi rakyat,” tegas Wirman.
DPRD juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pendapatan daerah. Potensi penerimaan harus dipetakan secara optimal, kebocoran diminimalkan dan aset daerah didorong agar memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal.
Dalam pembahasan APBD 2027, DPRD ingin setiap program memiliki sasaran dan indikator keberhasilan yang jelas. Dengan begitu, anggaran tidak berhenti pada dokumen perencanaan maupun angka serapan, tetapi dapat diukur hasil dan dampaknya bagi masyarakat.
Wirman menegaskan pembahasan APBD 2027 bukan sekadar pertarungan angka antara menaikkan atau memangkas belanja. Substansinya adalah memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang terukur.
“APBD bukan hanya soal angka. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar bekerja untuk masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (tpk)
