Payakumbuh | tipikal.com – DPRD Kota Payakumbuh akan mengawal pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 agar kebijakan anggaran yang disepakati pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, mengatakan respons pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi menjadi pijakan bagi legislatif untuk melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam.
“Kami menghargai penjelasan pemerintah daerah atas berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami akan mencermati substansinya agar setiap program dalam P-APBD 2026 memiliki sasaran yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Hurisna Jamhur usai penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh, Kamis, (27/8/2026).
Ia mengatakan DPRD akan memberi perhatian khusus terhadap rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,285 miliar. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan tambahan pendapatan tersebut berasal dari pengelolaan potensi daerah secara optimal tanpa menambah beban masyarakat.
“Kenaikan PAD tentu perlu kami lihat secara rinci, baik sumber maupun peruntukannya. Yang harus dijaga adalah jangan sampai peningkatan pendapatan daerah justru menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Hurisna juga menilai tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,97 miliar harus dimanfaatkan secara efektif. Dana tersebut diharapkan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, sekaligus meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana.
“Tambahan dana dari pemerintah pusat harus benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Prioritasnya harus jelas, terutama untuk kebutuhan dasar dan pelayanan publik,” katanya.
Di sisi lain, DPRD menyambut baik peningkatan anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 46 persen atau sekitar Rp386 juta. Hurisna meminta kenaikan anggaran tersebut tidak sekadar menambah jumlah kegiatan, tetapi mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dan memperluas pemasaran produk lokal.
“Penguatan UMKM harus menghasilkan manfaat yang terukur. Pelaku usaha perlu mendapatkan peningkatan keterampilan sekaligus akses pemasaran agar usaha mereka bisa berkembang dan memberikan tambahan pendapatan,” tuturnya.
Untuk sektor infrastruktur, DPRD akan mencermati pelaksanaan perbaikan jalan, jembatan dan drainase, termasuk revitalisasi Pasar Ibuh. Legislatif juga mendorong percepatan pembangunan kembali Pasar Serikat agar aktivitas ekonomi pedagang dapat segera pulih pascakebakaran.
Sementara di bidang kesehatan, DPRD memberi perhatian terhadap rencana rehabilitasi Puskesmas Air Tabit dan delapan Pustu, pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit, serta penambahan dua ambulans.
Menurut Hurisna, peningkatan sarana dan prasarana tersebut harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
“Kami ingin anggaran kesehatan benar-benar memperkuat pelayanan di lapangan. Sarana, peralatan dan ambulans harus mampu mempercepat masyarakat memperoleh pelayanan ketika membutuhkan,” ucapnya.
Hurisna mengatakan DPRD akan melanjutkan pembahasan P-APBD 2026 dengan mengedepankan ketepatan sasaran, efektivitas belanja dan kemampuan fiskal daerah.
Legislatif juga akan mengawasi pencapaian target realisasi fisik sebesar 98,48 persen dan serapan keuangan 89,97 persen hingga akhir 2026.
“Yang menjadi ukuran bukan hanya berapa persen anggaran terserap, tetapi apa hasil yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Itu yang akan kami kawal bersama,” pungkasnya. (tpk)
