Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat transformasi digital dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan mendorong optimalisasi transaksi belanja pemerintah melalui e-Katalog Versi 6 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan Implementasi e-Purchasing yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Dalbang Setdako Payakumbuh di Aula Joserizal Zain Balai Kota Payakumbuh, Kamis, (21/5/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengatakan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menjadi landasan penting dalam memperkuat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK) dalam belanja pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan realisasi penggunaan produk lokal melalui mekanisme penghargaan dan sanksi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah berdasarkan capaian implementasi.
“Perubahan regulasi ini menitikberatkan pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKK. Pemerintah juga mengatur reward dan punishment bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berdasarkan capaian realisasi penggunaan produk tersebut,” kata Elzadaswarman.
Ia menjelaskan, seluruh perangkat daerah wajib melaksanakan e-Purchasing apabila barang dan jasa yang dibutuhkan telah tersedia di katalog elektronik. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif.
“Pelaksanaan e-Purchasing wajib dilakukan apabila kebutuhan barang dan jasa tersedia dalam katalog elektronik. Ini menjadi langkah untuk menciptakan pengadaan yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif,” ujarnya.
Selain itu, Elzadaswarman mengingatkan perangkat daerah untuk memedomani Surat Edaran KPK Nomor 14 Tahun 2022 yang mendorong pembelian kebutuhan rutin pemerintah melalui e-Katalog, seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor, material bangunan, jasa keamanan, hingga jasa kebersihan.
Kebijakan tersebut, katanya, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal agar terlibat dalam rantai belanja pemerintah daerah.
Ia meminta perangkat daerah aktif mendorong pelaku usaha memiliki akun INAPROC agar produk mereka dapat ditampilkan di e-Katalog Versi 6 dan ikut bersaing dalam mekanisme mini kompetisi.
“Perangkat daerah harus aktif mendorong pelaku usaha lokal memiliki akun INAPROC agar produknya tayang di e-Katalog Versi 6. Jika tidak memiliki akun dan tidak menayangkan produk, otomatis mereka tidak akan terundang dalam mini kompetisi,” katanya.
Pada sektor konstruksi, Pemko Payakumbuh juga menerapkan metode mini kompetisi untuk sejumlah kategori pekerjaan, seperti bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, perumahan, bidang umum, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).
Metode tersebut diterapkan guna memberikan kesempatan yang sama bagi penyedia jasa konstruksi serta menjaga persaingan usaha tetap sehat dan kompetitif.
Selain penguatan digitalisasi transaksi, pemerintah daerah turut memperketat pengawasan melalui pemanfaatan menu e-audit. Inspektorat Kota Payakumbuh melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan yang berlangsung melalui e-Katalog maupun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
“Pemanfaatan data terintegrasi dalam sistem pengadaan tidak hanya memetakan praktik pengadaan, tetapi juga mampu mengidentifikasi pola dan perilaku pelaku pengadaan sehingga dapat mencegah penyimpangan dan kecurangan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bagian PBJ dan Dalbang Setdako Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan pemerintah pusat bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia telah mengembangkan Platform Pengadaan Nasional (INAPROC) sebagai pusat sistem pengadaan elektronik nasional.
Menurutnya, pengembangan e-Katalog Versi 6, khususnya pada sektor konstruksi, telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan melalui penerapan mini kompetisi maupun negosiasi pada kategori tertentu.
“Melalui sosialisasi ini kami ingin menyamakan persepsi seluruh pelaku pengadaan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran aturan dan meminimalkan potensi penyimpangan,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut diikuti 150 peserta yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, serta Pokja Pemilihan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan juga menghadirkan narasumber guna memperkuat pemahaman peserta mengenai implementasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan penggunaan e-Katalog Versi 6 di sektor konstruksi. (tpk)
