Payakumbuh | tipikal.com — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, menegaskan lima prioritas utama pembangunan daerah yang akan menjadi fokus pada tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dirangkai dengan Rembuk Stunting Tahun 2026 di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin, (30/3/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik.” Forum tersebut menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga tingkat kota agar sejalan dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
Perencanaan pembangunan tersebut disusun melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, dengan tetap mempedomani target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa secara umum capaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh telah mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.
Selain itu, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,96 persen, dengan indeks gini 0,271 serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp66,037 juta.
Elzadaswarman menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
Prioritas kedua adalah peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing berbasis produk unggulan serta inovasi.
Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau.
Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Selain fokus pada prioritas daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta percepatan penurunan stunting.
Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran.
“Melalui forum ini diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 sekaligus memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 yang mengangkat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan dengan kondisi daerah, namun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatra Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatra Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, unsur Forkopimda, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, KAN dari 10 nagari, Bundo Kanduang, serta berbagai undangan lainnya. (tpk)
