Lima Puluh Kota | tipikal.com — Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menggelar pertemuan bersama para niniak mamak dan bundo kanduang Nagari Taeh Bukik, Sabtu, (14/06/2025). Pertemuan berlangsung di Masjid Baitul Hidayah, Jorong Bukik Tapuang, dan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat adat guna menyerap aspirasi pembangunan berbasis kearifan lokal.
Dalam forum tersebut, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Taeh Bukik, Arwin Dt. Sati Gindo Malano, menyampaikan harapan besar kepada Bupati agar kepemimpinannya mampu membawa perubahan signifikan bagi Nagari Taeh Bukik secara khusus, dan Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum.
“Kami berharap pembangunan ke depan bisa lebih menyentuh kebutuhan masyarakat nagari, baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Arwin Dt. Sati.
Sementara itu, Wali Nagari Taeh Bukik, Hardimus Dt. Pangulu Bosa, mengangkat isu pengembangan pariwisata daerah, terutama terkait peningkatan akses menuju lokasi wisata paralayang yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi masyarakat.
“Wisata paralayang kami sudah mulai dikenal, tapi infrastruktur menuju ke sana masih perlu perhatian serius. Kami berharap Pemkab bisa membantu mewujudkan akses yang lebih memadai,” tutur Hardimus.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Safni Sikumbang menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengarahkan pembangunan ke sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi anggaran tentu menjadi tantangan. Tapi kami terus berupaya agar pembangunan tetap berjalan, terutama pada sektor yang menjadi tulang punggung masyarakat, seperti pertanian dan peternakan,” jelas Safni.
Ia menambahkan, pemerintah tengah melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta peternakan, mengingat mayoritas masyarakat Lima Puluh Kota menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Pertemuan antara kepala daerah dan tokoh adat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpijak pada nilai-nilai lokal. (tpk)
