Payakumbuh, tipikal.com — Sebagai Wali Kota yang kaya akan prestasi serta telah banyak merubah wajah kota selama dua periode memimpin Payakumbuh, Riza Falepi terus berkomitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Bahkan, buah usahanya itu telah dihadiahi apresiasi dengan diundang langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung Merah Putih Jakarta pada Rabu, 8 Agustus 2020 silam.
Memboyong dua penghargaan sekaligus, pertama penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas Apresiasi Praktik Baik Pencegahan Korupsi dan kedua penghargaan kepada Riza Falepi yang telah menjadi panelis dalam talkshow Praktik Baik Pencegahan Korupsi dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari KPK.
Merujuk kepada laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari BPK RI.
Untuk itu, Riza Falepi menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran dari DPRD saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/05).
Menanggapi paripurna tersebut, ada pemberitaan disalah satu media menuliskan seolah menyudutkan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan tata kelola keuangan. Apakah yang ngomong itu sudah mawas diri? Tak elok menuding Pemerintah berbuat yang tidak-tidak, sementara yang menuding itu kerjanya malah membuat berita yang tidak akurat, terkesan sekali ada tujuan ingin “memeras” Pemerintah daerah.
Saat dihubungi media, Riza menyampaikan sekarang lagi sibuk dengan pekerjaan, dan tidak sempat menanggapi hal demikian. Lagi pula berita seperti itu hanya membuat memori HP saya penuh, padahal kan belum tentu benar bahkan cendrung tidak benar, ucapnya.
Pernah ada isu yang mengatakan kalau Riza Falepi menerima fee proyek, dengan santai Riza menepis hal tersebut. Saya nggak pernah mau berurusan dengan kontraktor dan nggak mau ketemu bahkan. Paling kalaupun kenal tentu bukan soal proyek tapi memang sudah kenal sebelumnya.
“Sebagai wali kota, saya malas ikut mencikarawi (intervensi-red) proyek-proyek, silahkan ditanya saja sama kontraktornya. Alhamdulillah sumber rejeki saya ada dari beberapa usaha seperti di Jakarta misalnya,” ucap Riza.
Menurut Riza, APBD Payakumbuh yang tidak terlalu banyak, mana cukup untuk membiayai pembangunan dan juga belanja rutin Pemerintah. Sementara pembangunan infrastruktur tetap berjalan, bahkan sudah bagus dan memadai.
Sebenarnya mengapa kita masih bisa membangun apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang berakibat krisis anggaran disebabkan karena kita banyak berhemat dan ditambah dari sumber anggaran pusat. Kalaulah kita tidak berhemat maka akan sulit kita membangun, apalagi tidak semua pembangunan bisa menggunakan dana pusat.
Namun Riza optimis, dengan APBD Payakumbuh yang dioptimalkan dengan berbagai strategi dan aturan yang ada diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di Payakumbuh kedepannya. “Saya mengajak kepada kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dengan harapan terciptanya kebijakan pembangunan yang betul-betul pro rakyat,” ujar Riza.
Lebih lanjut Riza memaparkan bahwa anggaran yang pro rakyat itu biasanya gampang dilihat ciri- cirinya. Minimal ada dua ciri, pertama porsi pembangunan lebih besar dari belanja rutin, kedua sistem pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
“Pesan saya, nanti kalau mau memilih Wali Kota, pilihlah yang sudah selesai dengan dirinya, bebas secara financial dari segi materi, karena dengan begitu setidaknya mereka tidak akan mencari-cari proyek selama menjabat. Diharapkan dengan demikian kita masih bisa bersama DPRD mengeluarkan kebijakan anggaran yang pro rakyat,” tukuknya. (tpk)
