Riza Falepi Tanggapi Tudingan Oknum DPRD Lima Puluh Kota Dengan Santai

- Jurnalis

Rabu, 21 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh, tipikal.com — Wali Kota Riza Falepi memberikan respon dan tanggapan balik tentang tudingan Anggota DPRD Lima Puluh Kota yang mengatakan Pemko Payakumbuh seakan seperti anak yang durhaka kepada bapak terkait aset eks kantor Bupati dan aset lainnya milik Pemkab yang masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh.

“Ini bukan masalah Kota Payakumbuh dalam artian bertali dunsanak dengan Pemkab secara kemasyarakatan, kalau urusan kultural kita urang satu luhak, Luhak Nan Bungsu dan badunsanak. Tapi saat ini kita bicara masalah administrasi pemerintahan. Aturan ya aturan,” kata Riza kepada media, Rabu (21/04) malam.

Riza hanya mempertanyakan apakah bakal dibiarkan setelah lima puluh tahun berlalu sejak dua daerah dimekarkan menjadi aset tertinggal, bahkan tidak terkelola pemanfaatannya. Malahan mirisnya lagi ini tidak memberikan efek apa-apa ke masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya.

“Kalau Pemkab Lima Puluh Kota bisa urus sendiri silahkan, asal ikut aturan main pemko karena asetnya berada di Payakumbuh,” ujarnya.

Riza juga menyampaikan, toh bila Pemkab mengelolanya, apakah tidak akan tersandung dengan aturan yang ada di Payakumbuh seperti Perda Tata Ruang, termasuk syarat aturan membangun di luar wilayah administrasi pemda yang juga lebih rumit.

“Sekarang kita lihat di komplek eks kantor Bupati itu ada Izin Mendirikan Bangunannya nggak? Sesuai peruntukan nggak? Masih baik wali kota tidak membongkar, karena tahu ada yang tidak sesuai aturan, kadang kasihan saya melihat cara DPRD menanggapinya,” tukuk Riza.

Baca Juga :  Bersama Jajaran, Pj Wako Jasman Dampingi Wagub Audy Joinaldy dan TSR Provinsi Sumbar

Sebagai Wali Kota Payakumbuh, Riza menegaskan dirinya tidak meminta aset eks kantor bupati tersebut, cuma, kata Riza DPRD Payakumbuh aja yang kegenitan bikin panitia khusus (Pansus) segala.

“Kalau kita buka aturan aset terbaru bahwa aset sesama pemda atau sesama pemerintah kalau dipindahkan memang cukup antar eksekutif saja, itu bunyi aturannya, kenapa ada oknum DPRD Kabupaten yang kebakaran jenggot? Mau diajak bicara atau nggak sama bupati itu urusan internal Pemkab. Tapi ingat, menurut aturan sekarang memang cukup tanda tangan kepala daerah saja,” ulasnya.

Wali Kota Dua Periode itu juga menjelaskan kalau dianggap salah, mengapa tidak tertera tanda tangan ketua atau anggota DPRD untuk hibah sesama pemerintah saat ini? Beberapa kali dalam 2 tahun terakhir hibah antar pemerintah di Payakumbuh tidak ada satupun tanda tangan ketua atua anggota DPRD, dan itulah aturan yang ada.

“Urusan bapak sama anak itu kan istilah orang Kabupaten Lima Puluh Kota saja, faktanya kalau Payakumbuh punya bapak tentu tidak merasa jadi anak yatim dong. Selama ini faktanya begitu,” kata Riza.

Disampaikannya, harusnya kembali ke sejarah yang benar, bukan simplifikasi bapak sama anak.

“Ini kok saya yang dituding, anak nggak minta apa-apa kenapa malah yang merasa bapak marah-marah haknya mau diambil ya? Oknum DPRD Kabupatan Lima Puluh Kota harusnya urus sajalah dapilnya, masih banyak kerjaan belum selesai, misalnya lihatlah jalan ke dapil apa sudah baguskah, irigasi udah baikkah, urusan Covid-19 sudah membaikkah, dan lain-lain,” jelasnya.

Baca Juga :  ASN Pemko Payakumbuh Gelar Apel Pagi dan Olahraga Bersama KORPRI

Diakhir wawancaranya, Riza menyampaikan kalau aturan pemindahan aset memang begitu apa adanya, apabila antar sesama pemerintah tidak perlu tanda tangan DPRD.

“Terima sajalah kalau aturannya begitu, jangan mengajarkan tentara berbaris pula. Kalau Liko nggak mau kasih ke Payakumbuh, ya nggak apa-apa. Hal yang perlu diingat oknum DPRD Lima Puluh Kota tersebut adalah bahwa saat ini aset mereka ada di tempat orang lain, seharusnya ikut dengan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Silahkan mau diapain, asal ikut aturan di ‘halaman’ orang lain,” tukuknya.

“Soal aturan kadang anggota dewan sering protes, namun harap diingat bahwa eksekutif tentu lebih sering bergumul dengan aturan. Contoh hal lain adalah kalau aset kabupaten di kota juga tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai tata ruang ya bisa dibongkar. Nggak usah marahlah, lihatlah aturan baru bicara. Kalau aturan memang kadang nggak pakai perasaan dan kadang susah diterima bagi anda yang berbeda pendapat maupun keinginan dengan aturan tersebut,” pungkasnya. (Tim)

Berita Terkait

Payakumbuh Barat Raih Juara Umum MTQ ke-41 Tingkat Kota Payakumbuh
Jelang Pilkada 2024, Aliansi Peduli Luak Limapuluah Serukan Pentingnya Pemilih Cerdas
Payakumbuh Gelar MTQ ke-41, Langkah Nyata Menanamkan Nilai Al-Qur’an
Aksi LSM BASMI di KPU Payakumbuh Dipertanyakan, Ketua PWI dan CIC: “Demo Salah Alamat”
Payakumbuh Siap Gelar Event Pacu Kuda Piala Gubernur Sumbar 2024 pada 6 Oktober Mendatang
“Pendemo di Demo”, Aksi Unjuk Rasa di KPU Payakumbuh Dituding Bermuatan Politis
Pj Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, Sambut Kepala BPOM di Payakumbuh
Perpustakaan Kota Payakumbuh Siap Dibuka Kembali Setelah Renovasi, Tingkatkan Layanan dan Literasi Masyarakat

Berita Terkait

Sabtu, 14 September 2024 - 06:35 WIB

Payakumbuh Barat Raih Juara Umum MTQ ke-41 Tingkat Kota Payakumbuh

Jumat, 13 September 2024 - 21:17 WIB

Jelang Pilkada 2024, Aliansi Peduli Luak Limapuluah Serukan Pentingnya Pemilih Cerdas

Jumat, 13 September 2024 - 17:21 WIB

Payakumbuh Gelar MTQ ke-41, Langkah Nyata Menanamkan Nilai Al-Qur’an

Kamis, 12 September 2024 - 17:56 WIB

Payakumbuh Siap Gelar Event Pacu Kuda Piala Gubernur Sumbar 2024 pada 6 Oktober Mendatang

Kamis, 12 September 2024 - 17:28 WIB

“Pendemo di Demo”, Aksi Unjuk Rasa di KPU Payakumbuh Dituding Bermuatan Politis

Rabu, 11 September 2024 - 19:11 WIB

Pj Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno, Sambut Kepala BPOM di Payakumbuh

Rabu, 11 September 2024 - 17:05 WIB

Perpustakaan Kota Payakumbuh Siap Dibuka Kembali Setelah Renovasi, Tingkatkan Layanan dan Literasi Masyarakat

Rabu, 11 September 2024 - 15:57 WIB

Riza Falepi Tanggapi Rencana Demonstrasi terhadap Paslon, Sebut Tidak Relevan untuk Dikaitkan dengan Ketua DPRD

Berita Terbaru