Payakumbuh | tipikal.com — Bersama Forkopimda, Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri dan beberapa jajaran Menteri lainnya yang berlangsung di gedung Sasana Bhakti Praja lantai III, Kementrian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (30/01/23) pagi.
Seperti biasanya, rakor yang merupakan agenda mingguan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah tersebut guna membahas pengendalian inflasi yang diikuti oleh seluruh jajaran kepala daerah (Gubernur, Wali Kota dan Bupati) se-Indonesia.
Mengikuti secara virtual via aplikasi zoom meeting, Rida Ananda turut didampingi oleh jajaran kepala OPD teknis yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Payakumbuh.
Rakor yang berlangsung di minggu terakhir bulan Januari 2023 ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengawali sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan, dimana proyeksi pertumbuhan di angka 5,3 % ekonomi nasional saat ini.
“Dan untuk pertumbuhan tahunan per komponen pengeluaran, konsumsi menguat signifikan dengan didukung stabilitas harga, keberlanjutan pemulihan ekonomi, serta program perlinsos,” ungkap Tito.
Disampaikan Tito, jika saat ini untuk investasi cenderung moderat, dimana pelaku usaha masih menunggu dan melihat atas perkembangan ekonomi dunia. Sementara itu, untuk bidang ekspor saat ini tumbuh cukup kuat dengan didukung daya saing produk ekspor nasional dan permintaan dunia akan produk-produk unggulan.
“Akan tetapi, kita juga harus mewaspadai atas dampak risiko global terutama pada bidang ekspor dan investasi,” terang Tito.
Tito kembali menyampaikan bahwa perkembangan inflasi Indonesia pada Desember 2022 berada di angka 5,51% yty secara tahun ke tahun dan tahun kalender, dan secara bulan ke bulan berada di angka 0,66% mtm.
Sedangkan, perkembangan inflasi dibeberapa daerah, Tito mengatakan terdapat 90 kota IHK (indeks harga konsumen) yang mengalami inflasi pada Desember 2022, dimana yang tertinggi kota Bandung di angka 2,04 persen, dan yang terendah kota Sorong di angka 0,01 persen. Dan untuk kondisi inflasi Provinsi tertinggi yakni masih dihuni oleh Provinsi Sumbar pada posisi teratas dengan angka 7,43 persen dengan inflasi gabungan kota per Provinsi,” sampainya.
“Di pulau Sumatra, inflasi Kota Pekanbaru berada pada angka 7,04 persen, Kota Padang 7,38 persen, dan Kota Bukittinggi 7,76 persen,” terang Tito.
Diungkapkan Tito lagi, inflasi yang dapat diartikan kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu lama disebabkan, uang negara beredar terlalu banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas terganggu dan pupuk bersubsidi mahal.
“Ada beberapa solusi pengendalian inflasi yang bisa dilaksanakan, diantaranya aktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, BBM Subsidi tepat sasaran, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen dan beberapa langkah strategis lainnya,” sampainya.
Sementara itu, Rida Ananda usai berlangsungnya rakor berlangsung menyampaikan, secara umum ketersediaan bahan pangan dan energi di Kota Payakumbuh relatif aman dan mencukupi.
“Sejauh ini kebutuhan bahan pokok termasuk cabe merah, bawang merah seperti disampaikan Mendagri yang menjadi pemicu inflasi, di Kota Payakumbuh mencukupi,” ujarnya.
Ditambah Rida, TPID Kota Payakumbuh terbilang cukup aktif dengan berbagai kegiatan dalam menyiasati pengendalian inflasi di Kota Payakumbuh.
“TPID bersama semua stakeholder Kota Payakumbuh saling bekerjasama agar terjaminnya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kestabilan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif, dalam mengendalikan inflasi di Kota Payakumbuh,” tukasnya. (tpk)
