Payakumbuh | tipikal.com — Setelah mendengarkan nota penjelasan wali kota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, fraksi di DPRD Kota Payakumbuh menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Senin (11/10).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamdi Agus didampingi Wakil Ketua Armen Faindal, diikuti oleh anggota DPRD lainnya. Sementara itu, hadir Wali Kota Riza Falepi diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda dan kepala OPD serta BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Mengawali rapat paripurna, Hamdi Agus menjelaskan agenda ini merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Perda APBD 2022, dimana penting bagi keberlangsungan Pemerintahan Kota Payakumbuh kedepan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto menyampaikan pandangan dan masukan secara umum terhadap RAPBD 2020.
“Terkait dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional,” kata Mawi.
Fraksi partai Gerindra mendukung Program dan kegiatan yang terkait dengan keterampilan ekonomi serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha yang tersebar di beberapa instansi terkait dalam RAPBD tahun 2022 ini.
“Diharapkan nantinya agar dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga memunculkan semangat kewirausahaan yang memunculkan usaha dan produk-produk lokal yang dapat dipasarkan kedalam dan keluar daerah bahkan luar negeri. Hal ini senada dengan Prioritas kedua Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 yaitu Peningkatan Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan dengan berbasis Ekonomi Kerakyatan,” jelas Mawi.
Fraksi partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin mengetahui bagaimana tingkat daya saing daerah kota Payakumbuh jika dibandingkan daerah lain dari tahun ke tahunnya.
“Dalam rangka pencapaian Program Prioritas Pembangunan Kota Payakumbuh tahun 2022, RAPBD tahun 2022 hendaklah memperhatikan pelaksanaan program prioritas dan dapat menyesuaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan secara proporsional,” tukuk Mawi.
Mawi juga memaparkan beberapa hal yang menjadi perhatian utama Fraksi Partai Gerindra pada beberapa OPD Kota Payakumbuh.
Untuk Dinas Pertanian, jika dilihat dalam Nota Keuangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanian mendapatkan anggaran dengan plafon sebesar Rp. 17,09 milyar. Setelah memperhatikan dan mencermati pekerjaan di bidang pertanian, Kota Payakumbuh lebih 60%.
“Maka kami dari Fraksi Partai Gerindra Kota Payakumbuh menyarankan penambahan anggaran untuk Dinas Pertanian dalam pemulihan ekonomi secara makro di Kota Payakumbuh,” ungkapnya.
Dijelaskan Mawi, belakangan muncul aspirasi dari petani dalam waktu yang berdekatan, sebagian tentang harga pupuk dan racun yang sangat melonjak, sementara hasil pertanian sayur-sayuran sangat murah diambil di ladang.
“Mohon beritahu kami dimana akar masalah ini dan sebagaimana kira – kira solusi yang Pemko tawarkan untuk membantu masyarakat kita yang sudah menjerit-jerit? Mohon dicarikan solusi bersama demi kesejahteraan masyarakat petani kita di Payakumbuh,” kata Mawi.
Untuk Dinas Kesehatan, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat menyayangkan penganggaran untuk Dinas Kesehatan di Kota Payakumbuh sangat besar dengan plafon sebesar Rp. 148,2 milyar yang tidak berbanding lurus dengan azaz manfaat, pendapatan dan pelayanan.
“Untuk itu kami Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta untuk melakukan perencanaan dan kajian ulang,” ungkapnya.
Untuk Dinas Satpol PP dan Damkar, Fraksi Gerindra mengapresiasi Kota Payakumbuh sudah sangat bagus dan keren dengan normalisasi Batang Agam, namun peran dari penegak Perda sangat diperlukan, dalam hal ini karena banyak muda mudi butuh pehatian lebih dari Satpol PP untuk ditertibkan baik siang apalagi malam hari dibeberapa tempat lainnya seperti Ngalau, Pasar Baru Padang Kaduduak dan lain sebagainya.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menilai mungkin perlu dilakukan penjagaan dan dibuat batasan di pintu-pintu masuk,” ulas Mawi.
Untuk Dinas Sosial, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyadari sangat banyak dan komplit tugas Dinas Sosial seperti adanya pandemi Covid namun demikian tugas tersebut tidak sepenuhnya menjadi tugas Dinsos melainkan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan koordinasi dengan OPD lainnya.
“Kami bersaran agar kedepan Dinsos lebih giat lagi dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat tanpa mengganggu tugas rutin dan wajib dalam pembinaan kader-kader dalam melayani masyarakat, kapan perlu dilibatkan DPRD dalam hal terjun langsung ke masyarakat, karena DPRD merupakan wakil – wakil dari rakyat dapilnya. Bahkan lebih banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan langsung pada DPRD daripada pada RT dan Lurah,” terang Mawi.
Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyimak pembahasan pembahasan ditingkat Komisi maupun Badan Anggaran, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sangat mendukung rencana Pemko untuk memindahkan kantor Pustaka dan Arsip ke ex kantor Balaikota agar lebih Representatif.
“Namun kita perlu memikirkan bagaimana menarik minat masyarakat untuk datang ke pustaka jika nanti sudah pindah mengingat lokasi tidak di pusat kota, apa akomodasi trasnpostasi untuk ke pustaka ada lancar? Selanjutnya kedepan perlu yang kita pertimbangkan dan pikirkan dari sekarang untuk mencari lahan yang luasnya sesuai standar pusat agar nantinya dapat kita bangun pustaka yang Representatif dan jadi icon Kota Payakumbuh,” kata Mawi.
Terakhir, Dinas Koperasi dan UMKM, beberapa waktu yang lalu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menerima aspirasi dari masyarakat (pelaku UMKM) mengenai harga minyak yang melonjak tajam, bahkan dalam satu hari bisa berubah harga, kami minta informasi dan penjelasan dari Dinas Koperasi mengingat keberlangsungan usaha dari UMKM Kota Payakumbuh.
,”Mari kita carikan solusi bersama, kemudian tentang perpakiran di Kota Payakumbuh, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh ingin penjelasan dari Dinas terkait, apa sudah ada planing jangka panjang untuk adanya lahan/ gedung parkir di masa mendatang, mengingat ini kebutuhan Kota Payakumbuh,” pungkas Mawi. (rel)
