Payakumbuh | tipikal.com — Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Zulmaeta menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun Perencanaan 2027 yang digelar di Aula SKB Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kamis, (05/2/2026).
Dalam sambutannya, Rida Ananda menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan.
“Musrenbang menjadi wadah penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan Musrenbang kelurahan di sembilan kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Timur telah dilaksanakan pada 6–22 Januari 2026 sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2027.
Rida menyampaikan apresiasi kepada para lurah, fasilitator perencana kelurahan, serta seluruh unsur masyarakat yang aktif mengawal proses perencanaan pembangunan berbasis bottom-up.
“Kebutuhan pembangunan cukup tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, program prioritas harus dipilih secara selektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.
Menurutnya, Musrenbang Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan RPJPD 2025–2045 serta kebijakan nasional dan provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Rida juga memaparkan indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,53 persen. Sementara angka kemiskinan pada tahun 2025 menurun menjadi 4,95 persen dari 5,19 persen pada tahun sebelumnya dan berada di bawah rata-rata provinsi.
Ia mengungkapkan sejumlah persoalan sosial di Kecamatan Payakumbuh Timur, di antaranya terdapat 740 kepala keluarga (KK) pada desil 1, 54 balita stunting, 801 keluarga berisiko stunting, 12 KK belum memiliki akses air minum layak, serta 53 KK belum memiliki jamban sehat.
“Data ini harus segera ditindaklanjuti dan diintervensi oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangan masing-masing,” katanya.
Rida menambahkan Musrenbang terintegrasi dengan rembug stunting, sementara prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada 2024 masih berada di angka 16,4 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan UMKM, optimalisasi potensi pertanian, peningkatan kualitas layanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kami mengajak masyarakat untuk memilah sampah, mengolah kompos, dan membangun budaya hidup minim sampah,” ujarnya.
Pemko Payakumbuh, lanjut Rida, juga terus mengupayakan pembangunan kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terdampak kebakaran guna memperkuat pergerakan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hurisna Jamhur, menyampaikan aspirasi prioritas masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang kelurahan dan reses anggota DPRD.
“Aspirasi tersebut antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali untuk mencegah banjir serta melindungi lahan pertanian,” katanya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan kantor camat yang lebih representatif guna meningkatkan pelayanan publik.
Selain itu, Hurisna mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang telah mengalokasikan honorarium lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui APBD.
“Namun di tengah pengurangan transfer ke daerah, kami mendorong agar setiap usulan benar-benar diprioritaskan pada program yang berdampak luas dan menghindari pemborosan anggaran,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Camat Payakumbuh Timur, Yopie Kurniawan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan wilayah.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Mari kita jaga komunikasi dan bekerja sama demi kemajuan Payakumbuh Timur,” pungkasnya. (tpk)
