Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekda Rida Ananda dalam rapat paripurna DPRD saat menanggapi pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD 2026, Kamis, (13/11/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
Menanggapi sorotan Fraksi Golkar terkait pelanggaran jam operasional kafe, Rida mengakui masih terdapat usaha yang beroperasi melewati batas waktu. Penertiban akan diperkuat melalui sosialisasi, patroli rutin, dan razia mendadak.
Terkait usulan pemindahan Car Free Day, Pemko akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar tidak menimbulkan keresahan, terutama bagi pelaku UMKM. Sementara itu, menjawab Fraksi NasDem, pemerintah memastikan penertiban parkir liar akan diperketat di pasar dan pusat keramaian.
Di sektor retribusi, Pemko memperkuat digitalisasi melalui penggunaan POS dan pengembangan SIM Pasar pada 2026 untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan transparansi.
Menanggapi Fraksi KIR, pemerintah akan memangkas kegiatan seremonial dan mengalihkan anggaran pada program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk sektor kesehatan, Pemko menyebutkan kepesertaan JKN telah mencapai 97,67 persen dengan tingkat keaktifan 84 persen.
Rida juga menjelaskan bahwa penutupan objek wisata Ngalau Indah dipicu sengketa lahan antarkaum adat sejak 2024, dan hingga kini belum mencapai kesepakatan. Pemerintah terus memperkuat pembinaan remaja melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional.
Untuk Pasar Payakumbuh yang terbakar, Pemko masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum pembangunan kembali dapat dimulai. Sebanyak 200 kios penampungan sementara sedang diselesaikan pada awal Desember 2025.
Pemerintah juga mendukung target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan memastikan beasiswa bagi siswa kurang mampu tetap diakomodasi dalam APBD 2026.
“Kami dan DPRD memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sinergi ini harus terus diperkuat demi kemajuan Payakumbuh,” ujar Rida. (tpk)
