Payakumbuh | tipikal.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Payakumbuh melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Pandangan akhir fraksi disampaikan oleh anggota Fraksi Demokrat, Drs. Sri Joko Purwanto. Dalam penyampaiannya, Demokrat mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Namun, menurut mereka, capaian tersebut justru menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penyusunan target pendapatan.
Fraksi Demokrat menilai pemerintah daerah belum mampu memetakan potensi riil PAD secara akurat sehingga target yang ditetapkan cenderung terlalu rendah dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Jika setiap tahun realisasi selalu jauh melampaui target, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya keberhasilan pencapaiannya, tetapi juga kualitas perencanaannya. Apakah target memang disusun berdasarkan kajian yang matang atau sekadar angka aman agar mudah tercapai?” ujar Sri Joko Purwanto.
Menurut Demokrat, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum memiliki keberanian dan ketepatan dalam menetapkan target pendapatan yang realistis sekaligus progresif. Akibatnya, APBD dinilai belum berfungsi optimal sebagai instrumen perencanaan pembangunan.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka meminta Wali Kota Payakumbuh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 90 persen.
Demokrat menilai rendahnya serapan anggaran menjadi indikasi masih adanya perangkat daerah yang belum mampu menerjemahkan program pembangunan menjadi hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Anggaran yang sudah disetujui DPRD tetapi tidak mampu direalisasikan secara maksimal adalah bentuk ketidakefisienan birokrasi. Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan, bukan sekadar angka yang tersimpan dalam laporan,” tegasnya.
Fraksi Demokrat mempertanyakan penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, apakah dipengaruhi oleh lemahnya perencanaan, keterbatasan kapasitas aparatur, atau rendahnya komitmen dalam menjalankan program. Pemerintah daerah diminta segera melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Demokrat juga menilai Pemerintah Kota Payakumbuh belum optimal menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Padahal, semakin besar kontribusi PAD, semakin luas pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Demokrat mendorong Wali Kota Payakumbuh agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan PAD, meningkatkan manajemen sumber pendapatan, serta menempatkan sumber daya manusia yang kompeten pada sektor-sektor strategis penghasil pendapatan daerah.
Menurut Demokrat, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini laporan keuangan atau capaian administratif semata. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“APBD tidak boleh hanya terlihat bagus di atas kertas. Jika masih ada target yang meleset, serapan anggaran rendah, dan potensi pendapatan belum tergarap maksimal, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemerintah Kota Payakumbuh,” tegas Fraksi Demokrat.
Meski menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, Demokrat menegaskan bahwa persetujuan tersebut bukan merupakan bentuk kepuasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, hal itu dipandang sebagai momentum bagi Pemko Payakumbuh untuk memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan disiplin pelaksanaan program, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai keberhasilan hanya berhenti pada laporan dan angka statistik. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar pertanggungjawaban administratif,” tutup Fraksi Demokrat. (tpk)
