Lima Puluh Kota | tipikal.com – Kabupaten Lima Puluh Kota kembali mencatatkan capaian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lima Puluh Kota resmi beroperasi pada Rabu, (11/06/2025), setelah diresmikan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama 13 daerah lainnya di Indonesia.
Peluncuran MPP ini disaksikan langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota H. Safni, Ketua DPRD Doni Ikhlas, Kapolres, jajaran Forkopimda, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Acara berlangsung di gedung MPP yang berlokasi di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB menegaskan bahwa kehadiran MPP merupakan bagian dari agenda besar transformasi pelayanan publik menuju birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan profesional.
“Demokrasi harus mendorong kemajuan negara. Kita tidak boleh memiliki birokrasi yang lamban. MPP adalah representasi nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan publik yang cepat, efisien, dan kolaboratif,” ujar Rini Widyantini.
Ia juga menekankan bahwa MPP bukan hanya sekadar pusat layanan administrasi, tetapi harus menjadi ruang kolaboratif lintas sektor – dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta guna mewujudkan konsep “Satu Pintu, Sejuta Layanan”.
Hingga triwulan II tahun 2025, tercatat sebanyak 285 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia, termasuk 13 MPP baru yang diresmikan serentak hari ini. Kehadiran MPP juga diharapkan dapat mendorong peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota H. Safni menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan MPP, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“MPP ini menyediakan 28 jenis layanan dari instansi pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Ini langkah besar untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan,” kata Safni.
Ia menambahkan, gedung MPP dirancang dengan konsep modern dan pelayanan berbasis digital. Selain mempercepat proses administrasi, MPP ini diharapkan menjadi ikon baru kemajuan dan keterbukaan pelayanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“MPP bukan hanya tempat urusan administrasi, tetapi simbol komitmen pemerintah daerah untuk melayani dengan lebih baik, lebih ramah, dan profesional. Mari bersama-sama kita wujudkan pelayanan publik yang unggul,” pungkasnya. (tpk)
