Oleh : RF Alumnus ITB
Bandung | tipikal.com – Setelah resmi dilantik, Presiden PS menyampaikan pidato yang menjanjikan langkah tegas dalam memberantas korupsi, judi online, dan narkoba. Pidato ini disambut baik, meski banyak pihak masih meragukan apakah tindakan nyata akan menyusul atau hanya sekadar basa-basi.
Dalam konteks ekonomi yang sulit, janji untuk menangani korupsi dan bisnis ilegal menjadi semakin krusial. Berbagai pihak mengakui bahwa ketiga persoalan tersebut memiliki kaitan dengan sejumlah kepentingan dan jaringan luas. Upaya pemberantasan sebenarnya dinilai tidak sulit jika ada kemauan politik yang kuat. Namun, publik menantikan apakah Presiden PS akan konsisten melawan kepentingan besar di balik bisnis ilegal tersebut, apalagi di tengah tekanan ekonomi yang berat.
Ibarat pasangan yang baru menikah, saat ini Presiden PS dan kabinetnya tengah dalam “masa bulan madu”. Belum ada kritikan tajam dari publik, meski beberapa tokoh dan media sudah menunjukkan skeptisisme terkait kemampuan kabinet baru. Hal ini disebabkan oleh komposisi kabinet yang banyak diisi tokoh dari pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar dari mereka diduga memiliki catatan buram terkait akuntabilitas dan efektivitas.
Ekonomi Terpuruk, Utang Membengkak
Salah satu tantangan besar yang harus segera dihadapi Presiden PS adalah keadaan keuangan negara yang semakin memburuk. Utang dan bunga yang harus dibayar pada awal tahun depan diperkirakan mencapai Rp1.300 triliun, hampir setengah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rasio utang terhadap pajak telah melebihi 50 persen, sementara ruang untuk menambah utang baru semakin sempit karena persyaratan kreditur yang makin ketat, terutama terkait standar ESG (Environmental, Social, Governance). Dalam kondisi ini, satu-satunya negara yang masih bersedia memberikan pinjaman adalah China, itupun dengan persyaratan yang tidak mudah.
Penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan deflasi selama lima bulan terakhir turut menambah sinyal awal krisis. Jika APBN 2025 tidak dapat dipenuhi, rupiah bisa terancam melemah drastis hingga mencapai Rp25.000 per dolar AS. Tantangan berat ini menuntut langkah-langkah strategis dan keberanian dari Presiden PS untuk mencari solusi yang efektif.
Langkah Mendesak yang Perlu Diambil Presiden PS
Melihat tantangan yang ada, para pengamat ekonomi dan politik menawarkan lima langkah prioritas bagi Presiden PS:
- Komunikasi Transparan: Menghentikan komunikasi politik yang penuh basa-basi dan mulai secara transparan mengakui kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Presiden PS diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk berhemat dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, serta membangun komunikasi publik yang jujur antara pemimpin dan rakyat.
- Reformasi Sistem Keuangan: Pembenahan sistem fiskal dan anggaran perlu dilakukan dari pusat hingga daerah. Banyak inefisiensi dan ketidakjelasan prioritas yang perlu diatasi. Selain itu, reformasi sektor perbankan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah.
- Repatriasi Aset: Pemerintah diharapkan dapat menarik kembali aset dan modal yang disimpan di luar negeri dengan memberikan insentif pajak yang lebih rendah, misalnya hanya 5 persen. Langkah ini diharapkan bisa menambah arus kas ke dalam negeri.
- Penataan Ulang Utang: Sistem keuangan perlu disesuaikan agar mematuhi standar ESG yang diakui secara internasional. Ini tidak hanya meningkatkan daya saing Indonesia, tapi juga mendorong investasi berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen per tahun.
- Penegakan Hukum yang Tegas: Presiden PS perlu menindak tegas kasus-kasus besar seperti korupsi ASN dengan nilai hingga Rp1 triliun dan memperhatikan harta aparat penegak hukum yang mencolok, seperti rumah dan kendaraan mewah. Fenomena ini mencederai kepercayaan masyarakat, terutama di saat iklim usaha mengalami ekonomi biaya tinggi akibat ketidakpastian dan tingginya biaya “keamanan”.
Kritik untuk Kabinet PS
Para analis menilai bahwa komposisi kabinet yang dipilih PS cenderung mengandalkan tokoh-tokoh lama yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas dan pengalaman menangani krisis ekonomi yang berat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kabinet baru hanya berfungsi sebagai “cheerleader”, sementara tanggung jawab utama berada di pundak Presiden dan segelintir menteri inti.
Program pemantapan dan penyamaan persepsi kabinet baru di Lembah Tidar beberapa waktu lalu dipertanyakan efektivitasnya. Sebab, banyak pihak pesimis program ini bisa mengubah karakter dan kinerja mereka yang telah memiliki rekam jejak buruk di masa lalu.
Mewaspadai Krisis di Tahun Pertama
Menjelang tahun pertama kepemimpinannya, PS dan timnya menghadapi tantangan besar. Publik berharap agar PS tidak ragu mengambil langkah tegas dalam memperbaiki ekonomi dan mengatasi masalah struktural yang diwarisi dari pendahulunya. Keputusan-keputusan PS dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu bertahan dan kembali pulih dari ancaman krisis.
Berbagai pihak mendesak Presiden PS agar mendengarkan masukan dari kalangan profesional yang memiliki kapasitas dan rekam jejak baik di luar lingkaran kabinet. Waktu terus berjalan, dan jika tidak segera bertindak, keadaan ekonomi Indonesia bisa semakin memburuk. Seluruh rakyat Indonesia menantikan hasil nyata dari kepemimpinan Presiden PS untuk membawa Indonesia menuju perbaikan dan kesejahteraan yang lebih baik.
