Payakumbuh | tipikal.com — Intervensi Pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan masih jauh dari harapan, ditandai dengan angka kemiskinan yang begitu sulit untuk diturunkan. Kondisi ini diperburuk dengan ketersediaan data kemiskinan yang kadang tidak valid dan akurat, akibatnya terdapat masyarakat yang tidak layak menerima bantuan program kemiskinan akan tetapi masyarakat yang benar-benar miskin tidak tersentuh program penanggulangan kemiskinan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan temuan program bansos tidak tepat sasaran hingga semester II tahun 2022, diantaranya penerima bansos ada Aparatur Sipil Negara atau PNS hingga orang meninggal. Menyadari hal demikian Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Yasrizal, S.Sos, M.Si menginisiasi pentingnya perbaikan dan pemutakhiran data kemiskinan melalui Proyek Perubahan Diklat PKN II Angkatan VI LAN Jakarta dengan Judul “Strategi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dalam Mendukung Penanggulangan Kemiskinan”.
Proyek perubahan ini, katanya kepada media pada Jumat (21/07/23), bertujuan dalam upaya menyediakan data yang valid dan akurat untuk penanggulangan kemiskinan, dengan berbasis NIKK dan Geotagging Koordinat.
“Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Bapak dafrul Pasi M, S.IP, MM turut mendukung proyek perubahan ini. Data statistik bersifat makro dan digunakan untuk mengambil kebijakan, sedangkan untuk merumuskan program dan kegiatan diperlukan data yang lebih mikro sehingga perlu integrasi antara data statistik dengan geospasial. Data geospasial dapat diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, salah satunya dalam penanggulangan kemiskinan,” ujar Yasrizal.
Diteruskan Yasrizal, pendataan keluarga sasaran penduduk miskin selama ini dilakukan secara manual oleh petugas survey sehingga memungkinkan terjadinya intervensi dari pihak luar maupun pengaruh subjektifitas dari petugas survey sendiri. Sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan itu maka pendataan rumah tangga sasaran penduduk miskin harus dilakukan dengan memakai data dan informasi geospasial.
“Proyek Perubahan ini menghasilkan pemodelan (prototype) penapisan data rumah tangga sasaran dengan memakai data kemiskinan P3KE yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK sebagai data yang akan ditapis. Sedangkan penapisnya digunakan data ril dari berbagai stakeholder baik eksternal maupun internal. Penapisan dilakukan dengan memakai layering analisis geospasial terhadap data primary key dengan data-data penapis lainnya,” terangnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Yasrizal, Implementasi Proyek Perubahan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni Jangka Pendek (Minggu Pertama Juni s.d Minggu Ke tiga Juli 2023), Jangka Menengah (Agustus s.d Desember 2023) dan Jangka Panjang (Januari s.d Desember 2024).
Implementasi Jangka Pendek difokuskan pada Penandatangan Komitmen Bersama para Stakeholder, Penyusunan Pemodelan (Prototype) penapisan rumah tangga sasaran dengan sampel 3 (tiga) kelurahan dengan kategori yang berbeda yakni Urban, Sub Urban dan Rural, dan Pelaksanaan Diseminasi Pemodelan penapisan rumah tangga sasaran kepada stakeholder.
Sedangkan Jangka Menengah akan dilakukan penapisan pada semua kelurahan se Kota Payakumbuh sehingga bisa ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang rumah tangga sasaran penduduk miskin.
Sementara untuk jangka panjang akan dibangun aplikasi berbasis web GIS sehingga upaya penanggulangan kemiskinan baik untuk intervensi maupun evaluasinya akan menggunakan Web GIS.
Implementasi Proyek Perubahan ini telah berjalan dengan lancar dengan telah tersedianya pemodelan penapisan rumah tangga sasaran pada kelurahan sampel, sehingga bisa dilihat data rumah tangga sasaran yang sudah tepat maupun data rumah tangga sasaran yang masih perlu divalidasi untuk memastikannya. Validasi ini tidak akan memerlukan waktu, biaya, maupun tenaga yang banyak karena sudah tersedia NIK dan Koordinat lokasinya serta telah adanya data ril dari stakeholder sebagai penapisnya.
“Keseluruhan target jangka pendek dari Implementasi Proyek Perubahan ini dapat tercapai. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan Wali Kota Payakumbuh, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, dan Sekretaris Daerah selaku Mentor, serta dukungan dari stakeholder eksternal maupun internal serta dukungan dari Tim Efektif,” pungkas Yasrizal. (tpk)
