Payakumbuh | tipikal.com — Sebanyak 5.431 dari 5.616 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Payakumbuh telah menerima alokasi bantuan lansung tunai (BLT) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Sebanyak 185 KPM belum menjemput BLT BBM nya.
Demikian disampaikan Kepala PT. Pos Cabang Payakumbuh, Titik Pelita saat dihubungi media beberapa waktu lalu. Dikatakan, BLT BBM yang telah dicairkan tersebut berasal dari bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial RI.
“Sesuai dengan data yang kami peroleh dari Kementerian Sosial, di Kota Payakumbuh terdapat 5.616 KPM yang berhak menerima BLT dari dana APBN. Sebanyak 5.431 KPM telah mengambil BLT nya ke kantor kami, sisanya belum mengambil,” ujar Titik Pelita.
Dikatakan, pihaknya akan menyisir kembali KPM yang belum mengambil haknya.
“Berdasarkan laporan petugas kita dilapangan, sebagian KPM yang belum mengambil karena tidak sedang berada ditempat, atau sudah pindah, kami sedang cek,” ujar Titik sembari mengatakan kemungkinan akan ada tambahan data KPM penerima bantuan dari dana APBN.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Irwan Suwandi menyatakan sumber dana bantuan BLT BBM yang disalurkan PT. Pos murni dana APBN, sementara bantuan sosial dari dana APBD sedang digodok.
“Sesuai arahan Bapak Presiden yang termaktub dalam peraturan menteri keuangan, daerah diminta mengalokasikan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) yang ada di APBD untuk digunakan pada program bantuan bagi masyarakat akibat kenaikan harga BBM,” ujar Irwan saat dihubungi via telpon, Sabtu (17/09/22).
Dikatakan, pihaknya tengah memverifikasi dan validasi (Verval) data warga miskin dan kurang mampu di Kota Payakumbuh yang ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk diprioritaskan mendapat bantuan sosial.
“Kita sedang lakukan verifikasi dan validasi data kesejahteran sosial warga kita yang sudah ada dalam Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dikelola Kementerian Sosial. Data ini kita sandingkan dengan data penerima bantuan BLT dari APBN agar tak ada penerima ganda dengan bantuan APBD,” ujar Kadis Irwan Suwandi.
Ditambahkan, pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk proses verifikasi dan validasi.
“Kita akan libatkan rekan-rekan di kecamatan dan kelurahan. Kebetulan juga saat ini di kelurahan-kelurahan tengah berlangsung musyawarah kelurahan guna memverifikasi DTKS secara periodik. Mudah-mudahan dapat bisa sekalian sehingga data calon penerima bantuan dapat lebih akurat,” pungkas Irwan. (tpk)
