Payakumbuh | tipikal.com — Komisi B DPRD Kota Payakumbuh turun lapangan ke Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Senin (26/06/23).
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi B YB. Dt. Parmato Alam yang didampingi Wakil Ketua Mawi Etek Arianto, Sekretaris Opetnawati, Anggota Suparman, Edward DF, dan Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam itu disambut oleh Kadis Koperasi dan UKM, M. Faizal, Kabid Pasar Arnel, serta jajaran di kantor sekretariat bidang pasar di Ibuh.
YB. Dt. Parmato Alam mengatakan Komisi B melaksanakan turun lapangan untuk melihat dan meninjau apa saja yang masih kurang terkait pelayanan di pasar Payakumbuh. Karena perputaran uang terbesar di Kota Payakumbuh terjadi di pasar, dimana transaksi ekonomi itu dimulai pada pagi hari hingga aktivitas pasar kuliner di malam hari.
“Pasar menjadi urat nadi ekonomi kota kita, sarana dan prasarananya harus sejuk, baik bagi pedagang maupun orang yang berbelanja. Apalagi di Pasar Ibuh, yang berbelanja tak hanya orang Kota Payakumbuh saja, tapi secara regional ada warga dari daerah kota/kabupaten lain di Sumbar,” katanya.
Dt. Parmato Alam juga meminta dinas agar membuatkan TS khusus agar pada tahun 2024 pembenahan sarana dan prasarana pasar Ibuh ini menjadi prioritas dan komisi B siap mengawal nanti pada saat rapat bersama badan anggaran dan TAPD.
“Kebutuhan ini sangat urgen, kita perlu untuk memperbaiki yang sudah rusak, termasuk saat kami turun ke lapangan ada beberapa sarana prasaraa seperti atap, drainase, dan lantai lapak pedagang yang butuh ditangani segera,” terangnya.
Senada, Edward DF menyebut Pasar Ibuh haruslah menjadi pasar tradisional yang disenangi masyarakat 4 kota/kabupaten seperti Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Agam, dan Tanah Datar. Kunjungan dewan hari ini untuk melaksanakan fungsi di DPRD bagaimana percepatan sarana dan prasarana pasar yang menjadi urat nadi perekonomian di Kota Payakumbuh.
“Termasuk parkir yang masih semrawut agar ditata supaya tidak mengganggu kenyamanan pedagang dan pengunjung,” ujarnya.
Di sisi lain, Suparman dan Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam turut menyampaikan sebagai bidang yang memiliki objek terbanyak dalam penerimaan retribusi, bidang pasar harus bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah, apabila dibutuhkan regulasi baru atau perubahan untuk itu maka nanti DPRD akan menindaklanjutinya.
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM M. Faizal menyebut di Pasar Ibuh ada sekitar 1231 lapak pedagang yang dikutip retribusinya, dalam setahun daerah baru bisa menerima pendapatan di bawah 3 miliar.
“Saat ini meski masih ada tunggakan dari beberapa pedagang, tapi kami tentu selesaikan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku, kita upayakan yang terbaik,” ungkapnya.
Faizal mengakui, kondisi gedung di pasar sudah banyak yang rusak dan bahkan ada yang tidak terpakai seperti ruko lantai 2, sebenarnya sarana dan prasarana diperlukan perbaikan, sementara itu Pemerintah Kota Payakumbuh saat ini tengah berhadapan dengan kekurangan anggaran.
“Alternatif kita perbaikannya diangsur-angsur dengan anggaran yang minim. Tapi kami berharap ini bisa ditingkatkan kedepan,” harapnya. (*)
