Payakumbuh | tipikal.com — Anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Fraksi Gerindra Yernita, SH menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Payakumbuh pro aktif mempercepat proses pembebasan lahan untuk revitalisasi atau pembangunan gedung baru Puskesmas Parit Rantang, karena gedung saat ini sudah tidak layak lagi untuk melayani masyarakat sekitar yang jumlahnya tiap tahun bertambah, gedung Puskesmas ini sudah usang berumur puluhan tahun dan sempit.
Hal itu disampaikan Yernita kepada media saat ditemui di kantor DPRD setempat, Senin (13/03/23).
Yernita menyebut peluang itu ada, dan pernah dibahas saat Yernita bertemu dan berkomunikasi dengan Anggota DPR RI Ade Rizki Pratama dan Plt. Kadis Kesehatan saat itu Yuneri Yunirman, saat menghadiri acara di Payakumbuh beberapa bulan lalu.
Yernita memaparkan ada peluang program pusat di Kementerian Kesehatan untuk membantu dana pembangunan gedung baru puskesmas beserta kamar inap dan peralatan medis yang dibutuhkan.
“Kita juga mendapat sinyal positif dari Bapak Suir Syam, dulu adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Payakumbuh (1997—2001), saat ini beliau Anggota DPR RI dari Sumbar 1 yang satu komisi dengan Ade Rizki Pratama,” kata Yernita.
Menurut Yernita, adanya peluang bantuan untuk pembangunan Puskesmas Parit Rantang ini harus dijawab dengan penyediaan tanah oleh Pemko Payakumbuh, artinya harus ada upaya Pemko mencari solusi, karena gedung Puskesmas ini sudah tidak layak lagi.
“Kami meminta pemko untuk proaktif menyelesaikan pembebasan lahan. Salah satu alternatif tanahnya yang cocok dan tepat untuk dibebaslahankan, yakni Perumahan Dinas di Balai Benih Ikan milik Provinsi Sumbar di Padang Tinggi Piliang seluas 1800 m², dan saat ini perumahan itu kosong, jadi lahan tidur saja,” ujarnya.
Yernita mengatakan perihal ini telah disampaikan pihaknya kepada kepala dinas kesehatan dan wali kota. Dijelaskannya lokasi strategis karena berada di tengah kebutuhan masyarakat di Padang Data Tanah Mati, Parit Rantang, Padang Tinggi Piliang, Subarang Batuang, Parak Batuang, dan sekitarnya.
“Intinya lokasi baru ini sangat representatif dan mudah diakses. Meski saat ini adalah punya provinsi, Saya yakin pemko melalui Pj. Wali Kota Payakumbuh bisa melakukan komunikasi dan melobby pihak provinsi. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat, kalau pemko meragukan pernyataan Saya ini, mari Kita konsultasi ke DPR RI,” pungkasnya mantap. (*)
