Payakumbuh | tipikal.com – Aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Payakumbuh pada Kamis, (12/09/2024) hanya berlangsung singkat. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam kelompok BASMI (Barisan Sikat Maling Indonesia) sempat melakukan orasi, namun mendapat reaksi dari sekelompok emak-emak yang datang secara spontan. Dengan berteriak, para emak-emak meminta para pengunjuk rasa untuk pulang ke Padang, dan menyebut mereka sebagai “pengacau demokrasi di Payakumbuh.”
Aksi emak-emak ini membuat situasi semakin panas. Mereka mendekati para pengunjuk rasa sambil berteriak dan menuding bahwa aksi tersebut ditunggangi oleh kepentingan politik. “Pulang saja ke Padang, jangan buat gaduh Payakumbuh!” seru mereka. Kehadiran emak-emak ini mengakibatkan orasi pengunjuk rasa tak berlangsung lama.
Melihat situasi yang semakin memanas itu, aparat kepolisian segera turun tangan untuk mengamankan keadaan. Beberapa pengunjuk rasa yang sebelumnya sempat bertemu beraudiensi dengan Ketua KPU Payakumbuh sebelum akhirnya membubarkan diri.
Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, praktisi hukum Vino Oktavia, SH, MH, menyebut bahwa aksi tersebut berpotensi bermuatan politis. Menurutnya, jika tujuan pengunjuk rasa adalah untuk menegakkan hukum, maka aksi seharusnya dilakukan di lembaga penegak hukum, bukan di KPU. Ia menilai tidak ada korelasi antara tuntutan yang diajukan dengan lembaga yang menjadi target aksi.
“Tuntutan yang disampaikan kepada KPU agar mempertimbangkan Supardi ditetapkan sebagai pasangan calon, ini menunjukkan ada indikasi pesanan politik di balik aksi ini,” kata Vino Oktavia. Ia menambahkan bahwa tidak ada dasar hukum yang jelas atas tuduhan kepada Supardi sebagai aktor dalam pengadaan sewa mobil dinas di Kantor Penghubung.
Vino menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar Nomor 930 yang diberlakukan mulai 8 Agustus 2023. Proses pengadaannya menggunakan sistem sewa kendaraan yang dilakukan oleh Kantor Penghubung, bukan oleh pimpinan DPRD yang hanya bertindak sebagai pengguna.
Menurut Vino, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan sewa tujuh kendaraan dinas tersebut, yang dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan empat pimpinan DPRD, sudah diselesaikan sesuai dengan rekomendasi BPK.
“Temuan tersebut telah diselesaikan oleh vendor dan Kantor Penghubung, sehingga secara hukum tidak ada lagi masalah,” jelas Vino.
Vino Oktavia berharap agar masyarakat Payakumbuh tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
“Saya berharap masyarakat menyikapi persoalan ini dengan arif dan bijaksana, tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat,” tuturnya.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat Dedi Haryanto menilai bahwa aksi unjuk rasa di KPU Payakumbuh ini tidak relevan dan berpotensi mencederai proses Pilkada yang sedang berlangsung.
“Aksi ini tidak sehat dan dapat merusak suasana Pilkada di kota kita. Seharusnya kita menciptakan Pilkada yang damai dengan adu gagasan yang konstruktif, bukan dengan saling menjatuhkan,” ungkapnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya menjaga suasana Pilkada yang kondusif dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, Pilkada adalah momen untuk memilih pemimpin yang terbaik melalui gagasan dan program yang ditawarkan, bukan dengan menyebarkan isu yang tidak jelas.
“Apa yang kita inginkan adalah Pilkada yang sejuk dan damai. Masing-masing calon harus beradu gagasan konstruktif, bukan saling menjelekkan satu sama lain,” tegas Dedi. Ia berharap semua pihak dapat menjaga kondusivitas dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung.
Tak lupa Dedi juga memberi apresiasi atas pengamanan dan cepat tanggapnya semua pihak pengamanan tertuama dari kepolisian dalam mengawal proses demokrasi di Payakumbuh.
Aksi unjuk rasa di Payakumbuh ini diharapkan tidak memengaruhi suasana politik di daerah tersebut. Dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, masyarakat dapat melaksanakan Pilkada dengan damai, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan beradab. (tpk)
