Payakumbuh | tipikal.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu, (25/2/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah tahun 2026–2027 sekaligus menyampaikan berbagai persoalan prioritas kota.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar itu dihadiri langsung Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
Dalam paparannya, Zulmaeta menyampaikan bahwa Kota Payakumbuh masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, khususnya banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau.
Ia mengungkapkan, data pada dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana melalui kajian Jitupasna yang komprehensif agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Bencana hidrometeorologi di akhir 2025 mengakibatkan kerusakan rumah warga dan lahan pertanian di sejumlah wilayah. Kami terus memperbarui data dampak dan menyiapkan langkah rehabilitasi secara bertahap,” ujar Zulmaeta.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mendukung percepatan penanganan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi Transfer ke Daerah (TKD), sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain persoalan bencana, Zulmaeta juga menyoroti permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang hingga kini masih memicu keluhan masyarakat. Menurutnya, tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
“Kami mohon dukungan provinsi agar TPA regional dapat kembali dimanfaatkan pada 2026, sekaligus perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi berlangsung,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem dan tingginya lalu lintas kendaraan over dimension over load (ODOL). Pemerintah kota juga mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Zulmaeta turut menyinggung keterbatasan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan perumahan.
Ia menyebutkan sebagian besar jaringan pipa dibangun sejak era 1980-an dan kini mengalami tingkat kebocoran yang cukup tinggi.
“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan pipa, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” jelasnya.
Pada sektor ekonomi, Zulmaeta memaparkan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari sekitar 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, jumlah pengrajin di Payakumbuh baru mencapai sekitar 400 orang.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kolaborasi dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penyelesaian tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumbar setelah menghadapi berbagai tekanan sepanjang 2025.
“Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan ekonomi 5,7 persen bukan hal mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegas Mahyeldi.
Ia memaparkan empat strategi utama pembangunan Sumbar ke depan.
Pertama, hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan. Menurutnya, potensi devisa ekspor sebesar Rp.20 triliun dapat memicu dampak ekonomi hingga Rp.80 triliun dan menyerap sekitar 240 ribu tenaga kerja hingga 2029.
Kedua, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau melalui penguatan quality tourism di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi geothermal dengan skema pembiayaan hijau.
Ketiga, akselerasi digitalisasi UMKM melalui perluasan jaringan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, serta integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1–2 persen.
“Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai menjadi kunci distribusi pangan. Kita akan dorong asuransi pertanian secara masif serta pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” pungkasnya. (tpk)
